BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.
Logo Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Artikel dikutip dari Wikipedia

PT Pertamina (Persero) (dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) urutan ke 122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013. adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Pertamina pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia, namun monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001. Perusahaan ini juga mengoperasikan 7 kilang minyak dengan kapasitas total 1.051,7 MBSD, pabrik petrokimia dengan kapasitas total 1.507.950 ton per tahun dan pabrik LPG dengan kapasitas total 102,3 juta ton per tahun.

Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamin dengan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Penggabungan ini terjadi pada 1968. Direktur utama (Dirut) yang menjabat saat ini adalah Karen Agustiawan yang dilantik oleh Menneg BUMN Syofan Djalil pada 5 Februari 2009 menggantikan Dirut yang lama Ari Hernanto Soemarno. Pelantikan Karen Agustiawan ini mencatat sejarah penting karena ia menjadi wanita pertama yang berhasil menduduki posisi puncak di perusahaan BUMN terbesar milik Indonesia itu.

Kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia, terbagi ke dalam sektor Hulu dan Hilir, serta ditunjang oleh kegiatan anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan.

Pada tahun 2013, Pertamina menempati peringkat 122 dari 500 perusahaan terbaik dunia versi Fortune Global

PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) atau PTPN IX yang merupakan satu-satunya BUMN perkebunan di Jateng kemarin me-launching logo terbaru. Seiring dengan hal tersebut PTPN juga mencanangkan program Value Creation atau program pengembangan usaha di luar core bisnisnya.
”Pengembangan yang dilakukan seperti usaha aneka kayu yakni pohon jati, sengon dan jabon yang beberapa waktu lalu telah ditanam di beberapa kebun dan tahun ini telah memberikan kontribusinya,” ungkap Direktur Utama PTPN IX Adi Prasongko, kemarin seusai launching logo baru di kantor Direksi Semarang.
Lebih lanjut Adi mengatakan perubahan logo ini diharapkan dapat meningkatkan energi baru, dan semangat baru sehingga perusahaan dapat meraih kinerja yang lebih baik. ”Logo baru itu memvisualisasikan tentang bibit, batang, daun serta angka 9. Demikian juga warna hijau, biru dan kuning merupakan representasi dari arti perusahaan perkebunan yang profesional dengan SDM yang andal,” katanya.
Adi mengaku kepedulian sosial terhadap lingkungan, PTPN IX diwujudkan melalui Corporate Social Responsibility (CSR), program kemitraan, yakni bantuan bergulir terhadap mitra binaan dan Bina Lingkungan (BL) yakni bantuan terhadap fasilitas umum yang disalurkan melalui unit-unit kebun/pabrik gula. ”PTPN IX (Persero) ini membawahi 15 kebun dan 8 pabrik gula yang masing-masing dipimpin oleh administratur,” katanya.
Kepala Urusan Humas PTPN IX, Wahyudi mengatakan PTPN IX dalam perkembangannya tidak hanya bergerak di bidang tanaman semusim dan tahunan, tetapi telah merambah bidang agrowisata dan produk hilir seperti gula 9, kopi Banaran, sirup Pala, teh celup Kaligua dan teh serbuk Semugih. (hid/ric/ce1)

Sumber berita : http://radarsemarang.com/2014/05/24/ptpn-ix-launching-logo-baru/

Untuk Melihat daftar logo berdasarkan kategori atau sub kategori tertentu silahkan pada daftar di bawah :

PT Reasuransi Internasional Indonesia atau sering disingkat ReINDO adalah perusahaan Indonesia berbentuk perseroan terbatas (PT) yang bergerak di bidang reasuransi yang berhubungan dengan jiwa, kerugian, dan syariah. ReINDO adalah anak perusahaan badan usaha milik negara PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero).

PT Reasuransi Internasional Indonesia (PT. ReINDO) didirikan berdasarkan Akta Notaris Muhani Salim, SH Nomor 177 tanggal 12 Nopember 1996 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: 02-10869.HT.01.01.TH’96 tanggal 9 Desember 1996.

Izin usaha PT Reasuransi Internasional Indonesia telah diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. : 710/KMK.017/1996 tanggal 31 Desember 1996. Secara Resmi PT.ReINDO Mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 1997.

Sumber : wikipedia 

Berikut adalah Daftar logo/lambang lengkap dengan kategori:

Logo BUMN lainnya :

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“PPA”)  didirikan Pemerintah pada 27 Februari 2004 melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 untuk melaksanakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”) yang tidak berperkara hukum. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dimaksud,  Menteri Keuangan RI dan Direktur Utama PPA menandatangani Perjanjian Pengelolaan Aset  tanggal 24 Maret 2004 untuk jangka waktu lima tahun dan untuk selanjutnya dapat diperpanjang masing-masing untuk jangka waktu satu tahunan.
Melalui Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008, Pemerintah memperluas maksud dan tujuan PPA dengan menambah ruang lingkup tugas baru PPA menjadi  sebagai berikut:

Pemegang Saham kemudian menindaklanjuti perluasan tersebut dengan menerbitkan keputusan Pemegang Saham Nomor: KEP-164/MBU/2008 tanggal 5 September 2008 yang mengubah antara lain masa tugas PPA dari lima tahun menjadi tidak terbatas (going concern).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset tanggal 27 Februari 2004, maksud dan tujuan pendirian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“PT PPA”) adalah untuk melakukan pengelolaan aset Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”) yang tidak berperkara untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Jangka waktu berdirinya Perseroan sesuai Anggaran Dasar PT PPA No. 7 tanggal 27 Februari 2004 adalah lima tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Tanggal 4 September 2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. Menindaklanjuti PP No. 61 tersebut, Pemegang Saham mengeluarkan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPA No. KEP-164/MBU/2008 tanggal 5 September 2008 tentang Perubahan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan, Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.

Berdasarkan ketentuan/keputusan diatas, maksud dan tujuan PT PPA berubah menjadi sebagai berikut:

• pengelolaan aset Negara yang berasal dari BPPN setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan;
•    restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”);
•    kegiatan Investasi;
•    kegiatan Pengelolaan Aset BUMN.

Sumber : ptppa.com

PT PANN didirikan pada Mei 1974 sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pembiayaan kapal, dengan tujuan untuk mengembangkan pelayaran nasional.
Keberadaan PT PANN adalah untuk memfasilitasi perusahaan pelayaran yang membutuhkan pembiayaan kapal dan juga berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi di sektor pelayaran

Tujuan Pendirian PT PANN (Persero)

Sesuai dengan anggaran dasar PT PANN (Persero) dididiri¬kan oleh pemerintah dengan tujuan untuk :

PT. Kawasan Industri Medan (Persero), adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bidang usaha jasa pengelolaan Kawasan Industri. Kawasan ini didirikan pada tanggal 7 Oktober 1988, dengan komposisi sahamnya terdiri dari Pemerintah RI (pusat) 60%, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara 30%, dan Pemerintah Kota Medan 10%.

Kumpulan Logo/Lambang Militer Indonesia

Logo/Lambang Korem Seluruh Indonesia

Kumpulan Logo Muhammadiyah

Logo Bank Seluruh Indonesia

Logo Polda Seluruh Indonesia

Logo Kota di Seluruh Indonesia

Logo Kabupaten Seluruh Indonesia

Logo/Lambang Provinsi Seluruh Indonesia

Logo Batalyon Infanteri (Yonif) Seluruh Indonesia

Kumpulan Logo Badan Usaha Milik Negera (BUMN)

Kumpulan Logo Asuransi di Indonesia

Logo Politeknik Seluruh Indonesia

Logo Universitas Seluruh Indonesia

Logo Partai Politik Indonesia

Kumpulan Logo Perusahaan

Kumpulan Logo Baru Indonesia

Kumpulan Logo Lama Indonesia

Logo Kodam Seluruh Indonesia

Dan beriku logo dengan kategori BUMN

PT.  Kawasan Industri Wijayakusuma ( Persero ) adalah sebuah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha : “Penjualan kapling industri dan persewaan gudang “.

Berikut adalah Daftar logo/lambang lengkap dengan kategori:

Kumpulan Logo/Lambang Militer Indonesia

Logo/Lambang Korem Seluruh Indonesia

Kumpulan Logo Muhammadiyah

Logo Bank Seluruh Indonesia

Logo Polda Seluruh Indonesia

Logo Kota di Seluruh Indonesia

Logo Kabupaten Seluruh Indonesia

Logo/Lambang Provinsi Seluruh Indonesia

Logo Batalyon Infanteri (Yonif) Seluruh Indonesia

Kumpulan Logo Badan Usaha Milik Negera (BUMN)

Kumpulan Logo Asuransi di Indonesia

Logo Politeknik Seluruh Indonesia

Logo Universitas Seluruh Indonesia

Logo Partai Politik Indonesia

Kumpulan Logo Perusahaan

Kumpulan Logo Baru Indonesia

Kumpulan Logo Lama Indonesia

Logo Kodam Seluruh Indonesia

Dan beriku logo dengan kategori BUMN

PT Djakarta Lloyd (Persero) didirikan di Tegal pada tanggal 18 Agustus 1950 oleh oleh beberapa pejuang yang berasal dari TNI Angkatan Laut yang bercita-cita mulia untuk mendirikan perusahaan pelayaran samudera.

Dalam perjalanannya PT Djakarta Lloyd yang pada awalnya mengoperasikan 2 (dua) buah kapal uap yaitu SS Jakarta Raya dan SS Djatinegara terus berkembang hingga saat ini menjadi perusahaan pelayaran nasional yang melayani jalur pelayaran samudera dan domestic.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya keseluruhan dimiliki oleh Negara  PT Djakarta Lloyd (Persero) memiliki komitmen yang kuat untuk terus maju dan berkembang serta mendukung pemerintah dalam mendorong tumbuhnya perekonomian nasional.

Sebagai salah satu perusahaan nasional yang menjalankan kegiatan usahanya di pasar global  PT Djakarta Lloyd (Persero) yang mengoperasikan 14 (empat belas) unit kapal milik yang terdiri dari 2 (dua) unit kapal container type Palwo Buwono 1600, 3 (tiga) unit kapal container  type Palwo Buwono 400 dan 9 (sembilan) unit kapal type Caraka Jaya Niaga III serta didukung dengan para pegawai yang berpengalaman siap memberikan pelayanan yang terbaik dan bersaing dengan perusahaan pelayaran lainnya baik yang berasal dari luar negeri ataupun perusahaan pelayaran nasional lainnya untuk melayani kebutuhan dunia usaha untuk mendistribusikan barangnya baik untuk tujuan internasional maupun domestic.

Sumber : http://www.djakartalloyd.co.id/about_us.htm

Berikut adalah Daftar logo/lambang lengkap dengan kategori:

Kumpulan Logo/Lambang Militer Indonesia

Logo/Lambang Korem Seluruh Indonesia

Kumpulan Logo Muhammadiyah

Logo Bank Seluruh Indonesia

Logo Polda Seluruh Indonesia

Logo Kota di Seluruh Indonesia

Logo Kabupaten Seluruh Indonesia

Logo/Lambang Provinsi Seluruh Indonesia

Logo Batalyon Infanteri (Yonif) Seluruh Indonesia

Kumpulan Logo Badan Usaha Milik Negera (BUMN)

Kumpulan Logo Asuransi di Indonesia

Logo Politeknik Seluruh Indonesia

Logo Universitas Seluruh Indonesia

Logo Partai Politik Indonesia

Kumpulan Logo Perusahaan

Kumpulan Logo Baru Indonesia

Kumpulan Logo Lama Indonesia

Logo Kodam Seluruh Indonesia

Dan beriku logo dengan kategori BUMN

PT Angkasa Pura I (Persero) yang selanjutnya disebut Angkasa Pura Airports bertekad mewujudkan perusahaan berkelas dunia yang profesional. Angkasa Pura Airports yakin dapat melakukan yang terbaik dengan memberikan pelayanan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan berstandar internasional bagi para pelanggan.

Sejarah Angkasa Pura Airports sebagai pelopor pengusahaan kebandarudaraan secara komersial di Indonesia bermula dari kunjungan kenegaraan Presiden Soekarno ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden John F Kennedy. Setibanya di tanah air, Presiden Soekarno menegaskan keinginannya kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum agar lapangan terbang di Indonesia dapat setara dengan lapangan terbang di negara maju.

Tak lama kemudian, pada tanggal 15 November 1962 terbitlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran. Tugas pokoknya adalah untuk mengelola dan mengusahakan Pelabuhan Udara Kemayoran di Jakarta yang saat itu merupakan satu-satunya bandar udara internasional yang melayani penerbangan dari dan ke luar negeri selain penerbangan domestik.

Setelah melalui masa transisi selama dua tahun, terhitung sejak 20 Februari 1964 PN Angkasa Pura Kemayoran resmi mengambil alih secara penuh aset dan operasional Pelabuhan Udara Kemayoran Jakarta dari Pemerintah. Tanggal 20 Februari 1964 itulah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Angkasa Pura Airports.

Pada tanggal 17 Mei 1965, berdasarkan PP Nomor 21 tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan PP Nomor 33 Tahun 1962, PN Angkasa Pura Kemayoran berubah nama menjadi  PN Angkasa Pura, dengan maksud untuk lebih membuka kemungkinan mengelola bandar udara lain di wilayah Indonesia.

Secara bertahap, Pelabuhan Udara Ngurah Rai - Bali, Halim Perdanakusumah - Jakarta, Polonia - Medan, Juanda - Surabaya, Sepinggan - Balikpapan, dan Sultan Hasanuddin - Ujungpandang, kemudian bergabung dalam pengelolaan PN Angkasa Pura.

Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 37 tahun 1974, status badan hukum perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum).

Dalam rangka pembagian wilayah pengelolaan bandar udara, berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1987 tanggal 19 Mei 1987, nama Perum Angkasa Pura diubah menjadi Perusahaan Umum Angkasa Pura I, hal ini sejalan dengan dibentuknya Perum Angkasa Pura II yang secara khusus diberi tugas untuk mengelola Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.

Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1992, bentuk Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia sehingga namanya menjadi PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Akta Notaris Muhani Salim, SH tanggal 3 Januari 1993 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dengan keputusan Nomor C2-470.HT.01.01 Tahun 1993 tanggal 24 April 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 52 tanggal 29 Juni 1993 dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor2914/1993.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir adalah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 Januari 1998 dan telah diaktakan oleh Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 30 tanggal 18 September 1998. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-25829.HT.01.04 Tahun 1998 tanggal 19 November 1998 dan dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 50 tanggal 22 Juni 1999 dengan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3740/1999.

Hingga saat ini, Angkasa Pura Airports mengelola 13 (tiga belas) bandara di kawasan tengah dan timur Indonesia, yaitu:

1. Bandara Ngurah Rai - Denpasar
2. Bandara Juanda - Surabaya
3. Bandara Hasanuddin - Makassar
4. Bandara Sepinggan - Balikpapan
5. Bandara Frans Kaisiepo - Biak
6. Bandara Sam Ratulangi - Manado
7. Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin
8. Bandara Ahmad Yani - Semarang
9. Bandara Adisutjipto - Yogyakarta
10. Bandara Adisumarmo - Surakarta
11. Bandara Internasional Lombok - Lombok Tengah
12. Bandara Pattimura - Ambon
13. Bandara El Tari - Kupang 

Sumber :  http://www.angkasapura1.co.id/sejarah#sthash.bazpKBn5.dpuf

Berikut adalah Daftar logo/lambang lengkap dengan kategori:

Kumpulan Logo/Lambang Militer Indonesia

Logo/Lambang Korem Seluruh Indonesia

Kumpulan Logo Muhammadiyah

Logo Bank Seluruh Indonesia

Logo Polda Seluruh Indonesia

Logo Kota di Seluruh Indonesia

Logo Kabupaten Seluruh Indonesia

Logo/Lambang Provinsi Seluruh Indonesia

Logo Batalyon Infanteri (Yonif) Seluruh Indonesia

Kumpulan Logo Badan Usaha Milik Negera (BUMN)

Kumpulan Logo Asuransi di Indonesia

Logo Politeknik Seluruh Indonesia

Logo Universitas Seluruh Indonesia

Logo Partai Politik Indonesia

Kumpulan Logo Perusahaan

Kumpulan Logo Baru Indonesia

Kumpulan Logo Lama Indonesia

Logo Kodam Seluruh Indonesia

Dan beriku logo dengan kategori BUMN

Tipe Perusahaan

Perseroan Terbatas

Bisnis Perusahaan

Konsultan Enjinering & Manajemen

Deskripsi Bisnis

PT Indah Karya (Persero) adalah salah satu Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Konstruksi dan Manajemen, didirikan pada tanggal    29 Maret 1961. Kantor Pusat PT Indah Karya (Persero) berkedudukan di Bandung dengan kantor-kantor Cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

PT Indah Karya (Persero) memiliki satu unit usaha yaitu Indah Karya Register Certification Services (IKRCS) yang bergerak dibidang sertifikasi manajemen. PT Indah Karya (Persero) didirikan dengan tujuan turut melaksanakan   program pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dengan lapangan usaha Survey, Investigasi, Studi Perencanaan/Planning, Perencanaan       teknis/Design dan Persiapan/Pengawasan/Pengelolaan/Manajemen untuk Konstruksi/Pelaksanaan proyek pembangunan, penyediaan tenaga ahli serta kegiatan konsultasi dan sertifikasi bidang manajemen.

Disamping melaksanakan pekerjaan proyek-proyek pemerintah, PT Indah Karya (Persero) juga bersaing untuk memperoleh pekerjaan proyek-proyek swasta. Dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut PT Indah Karya (Persero) selalu bekerjasama dengan sistem asosiasi maupun sub kontrak dengan Perusahaan Konsultan lokal maupun asing, baik dalam perannya sebagai lead firm atau sebagai anggota associate.

Dasar Hukum

Akte Pendirian Imas Fatimah, SH No. No. 8 tanggal 12 Juni 1983,    No. 117 tanggal 19 Maret 1993 serta No. 6 tanggal 7 Mei 1998 merupakan penyesuaian dengan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1995

Kepemilikan Saham

Departemen Keuangan

KANTOR PUSAT :
Jl. Golf No. 2A Ujungberung Bandung 40294 Indonesia
Tlp. (022) 7807971, 7812885 Fax. (022) 7834094
E-mail: indahkarya@indo.net.id

STRUKTUR ORGANISASI PT INDAH KARYA (Persero) TAHUN 2011

KANTOR REPRESENTATIF JAKARTA

Jl. Jagakarsa (Simpang Kecapi) Kav. I Jakarta 12630
Tlp. (021) 78892420, 78892421 Fax. (021) 78892422
E-mail: kkc2@indahkarya.co.id

Strategi

Disamping melaksanakan pekerjaan proyek-proyek Pemerintah, PT Indah Karya (Persero) juga bersaing untuk memperoleh pekerjaan proyek-proyek swasta. Dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut PT Indah Karya (Persero) selalu bekerjasama dengan sistem asosiasi maupun subkon dengan Perusahaan Konsultan lokal maupun asing, baik dalam perannya sebagai lead firm atau sebagai associate.

PT Indah Karya (Persero) memiliki dua unit usaha yaitu Indah Karya Register Certification Services (IKRCS) yang bergerak dibidang sertifikasi manajemen, dan unit Layanan Jasa Konstruksi (ELJEKA) yang merupakan pelaksana konstruksi.

Tujuan

PT Indah Karya (Persero) didirikan dengan tujuan turut melaksanakan program pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dengan lapangan usaha Survey, Investigasi, Studi Perencanaan/ Planning, Perencanaan Teknis/ Design dan Persiapan/ Pengawasan/ Pengelolaan/ Manajemen untuk Konstruksi/ Pelaksanaan proyek pembangunan, Penyediaan tenaga ahli serta kegiatan Konsultansi dan Sertifikasi bidang Manajemen.

Visi

Perusahaan jasa konsultan nasional yang bergerak dalam multidisiplin bidang yang handal dan menjadi andalan mitra konsultan internasional di tingkat regional

Misi

a. Mengusahakan pertumbuhan perusahaan melalui perolehan penjualan pada segmen pasar melalui diversifikasi usaha.

b. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, dengan cara peningkatan pendidikan & pengetahuan, pelatihan & bimbingan, serta sertifikasi keahlian.

c. Berperan sebagai perusahaan jasa konsultasi pada pengembangan sarana dan prasarana berskala besar, dan mitra perusahaan internasional.

d. Dalam kapasitasnya sebagai konsultan BUMN, ikut berperan sebagai lokomotif untuk membantu kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional.

e. Menciptakan pertumbuhan laba perusahaan yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan.

f. Memberikan benefit bagi seluruh stakeholder

Sumber : http://www.bumn.go.id/indahkarya/tentang-kami/tentang-perusahaan/

Pada tahun 1849 sarana perbaikan dan pemeliharaan kapal mulai terwujud di daerah Ujung, yang dikembangkan dengan tambahan berbagai sarana baru sesuai dengan kemajuan teknologi pada masa itu. Sarana tersebut diresmikan menjadi milik pemerintah Belanda dengan nama Marine Establishment (ME) pada tahun 1939.

Pada waktu Jepang berkuasa di Indonesia, peranan Marine Establishment (ME) tidaklah berubah yakni sebagai sarana perbaikan dan pemeliharaan kapal AL Jepang di bawah pengawasan KAIGUNSE 21-24 BUTAI. Di jaman perang kemerdekaan Marine Establishment kembali dikuasai oleh tentara pendudukan Belanda, dan baru pada tanggal 27 Desember 1949 diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dan diberi nama Penataran Angkatan Laut (PAL). Tugas dan peranan PAL tetap, yaitu mendukung perbaikan dan pemeliharaan serta menjadi Pangkalan Angkatan Laut RI. PAL terus berperan dan berkembang menurut irama perkembangan teknologi dan mengalami perubahan pengelolaan seirama dengan perubahan politik pemerintah pada saat itu.

Terhitung mulai April 1960, ditetapkan “Peraturan tentang organisasi PAL” berdasarkan SK Menteri Keamanan Nasional No.MP/A/00380/60. Dengan keputusan Presiden RI No.370/1961 tanggal 1 Juli 1961, PAL dilebur ke dalam Departemen Angkatan Laut dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan ALRI.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan peleburan PAL dan penyerahannya diatur lebih lanjut oleh Mentri Keamanan Nasional pada waktu itu. Realisasi tersebut berdasarkan SK Mentri Kooridator Kompartemen Pertahanan & Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata No.M/242/64, tanggal 1 Januari 1964 yang menentukan antara lain : Bahwa Penguasaan atas PAL beserta segala kekayaannya diserahkan dari Menteri Nasional cq. Menko Hankam/KSAB kepada Menteri Angkatan Laut/Panglima AL. Serta bahwa sejak tanggal 1 Januari 1964 status PAL tidak lagi perusahaan negara.

Seiring dengan perkembangannya perusahaan tersebut kemudian diubah menjadi bentuk Komando dengan nama Komando Penataran Angkatan Laut (KONATAL) pada tahun 1970, lalu diperkuat dengan SK MENHANKAM No.SKEP/A/39/VII/1971 tentang pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Angkatan Laut.

Setelah itu dengan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1978, KONATAL dijadikan badan hukum yang berbentuk Perusahaan Umum dengan nama “Perum Dok dan Galangan Kapal”.

Pemerintah RI kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1980 yang mengubah status PAL dari perum menjadi Persero hingga bernama PT PAL INDONESIA (PERSERO), sesuai dengan akta nomor 12 yang dibuat oleh notaris Hadi Moentoro, SH. Menteri Negara Riset dan Teknologi pada saat itu, Prof. Dr. Baharuddin Jusuf Habibie, diangkat menjadi dirut PT PAL INDONESIA (PERSERO). Peresmian PAL INDONESIA sebagai persero sendiri baru dilakukan lima tahun berikutnya tepatnya pada 15 April 1985, oleh Presiden Soeharto.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, PT PAL INDONESIA (PERSERO) dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1980, dan Akte Notaris No. 12 tanggal 15 April 1980. Dengan konsep proses pengembangan kemampuan menggunakan prinsip sinergi untuk menciptakan kekuatan positif saling memperkuat antar divisi dan sampai saat ini.

Sumber : http://www.bumn.go.id/pal/tentang-kami/tentang-perusahaan/

Tipe Perusahaan :
Bumn Industri, Manufacture Dan Strategis
Bisnis Perusahaan :
Elektronika Industri dan Prasarana Deskripsi Bisnis :
- Sistem Navigasi
- Renewable Energi
- Defense Electronics
- Transportation Electronics
- Information & Communication Technology
Komposisi kepemilikan saham :
100% milik negara Republik Indonesia
Kantor Pusat :
Jl. Soekarno Hatta 442 Bandung 40254, Indonesia
Visi :
Menjadi Perusahaan Elektronika Kelas Dunia
Misi :
Meningkatkan kesejahteraan stakeholder melalui inovasi produk elektronika industri dan prasarana

Sumber : http://www.bumn.go.id/len/tentang-kami/tentang-perusahaan/

Dapatkan daftar logo BUMN lainnya di link di bawah :

• Logo PT ASDP Indonesia Ferry ( Persero )
• Logo PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
• Logo PT Kertas Leces Persero
• Logo PT Sucofindo (Persero)
• Logo PT Survai Udara Penas (Persero)
• Logo PT Bina Karya (Persero)
• Logo PT Virama Karya (Persero)
• Logo PT Yodya Karya (Persero)
• Logo PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)
• Logo Lama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X
• Logo PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV
• Logo PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XII
• Logo PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X
• Logo PT Timah Persero
• Logo PT Sarana Karya Persero
• Logo PT Bukit Asam Persero
• Logo PT Pertani Persero
• Logo PT Inhutani II
• Logo PT Inhutani III
• Logo PT Inhutani I
• Logo Perum Perikanan Indonesia PERINDO
• Logo Baru PT Sang Hyang Seri (SHS)
• Logo Baru PT Berdikari 2014
• Logo Bandara Soekarno Hatta
• Logo Baru PT Angkasa Pura II
• Logo Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS
• Logo Baru Batan 2013
• Logo Asuransi Jasa Raharja
• Logo Bank BTN
• Logo Lama Asuransi Jasindo
• Logo PT Pelni
• Logo Pelindo
• Logo Pertamina
• Logo Perusahaan Listrik Negara (PLN)
• Logo Bank Internasional Indonesia (BII)
• Logo Bank BNI
• Logo Bank Rakyat Indonesia (BRI)
• Logo Bank Mandiri
• Logo Semen Gresik
• Logo Semen Tonasa
• Logo Semen Tiga Roda
• Logo Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
• Logo Baru PT Telkom 2013
• Logo Perum Peruri
• Logo Dirgantara Indonesia
• Logo Adhi Karya
• Logo Baru bpmigas (skmigas)
• Logo Elpiji
• Logo RRI
• Logo PT Dahana
• Kumpulan Logo BUMN
• Logo Pos Indonesia
• Logo Perkebunan Nusantara VII
• Logo Perkebunan Nusantara V
• Logo Perkebunan Nusantara XI
• Logo Jamkrindo
• Logo Perkebunan Nusantara IV
• Logo Tirta Jasa
• Logo Brantas Abipraya
• Logo Jasa Marga
• PT Telkom Pakai Logo Baru Lagi
• Logo Baru Semen Indonesia
• Logo Petrokomia Gresik
• Logo Perkebunan Nusantara III
• Logo Perpustakaan Nasional RI
• Logo Baru PTPN 5
• Logo Baru Pegadaian
• Logo Lama PT Kereta Api
• Logo Lama RRI
• Logo PT Pindad
• Logo Bulog