Logo Yogyakarta
Tampilkan postingan dengan label Logo Yogyakarta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Logo Yogyakarta. Tampilkan semua postingan

Logo Kabupaten Sleman

1 Comment
Simbol
Sebagai lambang identitas, simbol Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sarat dengan makna. Berikut ini dipaparkan makna yang dikandung simbol tersebut. Pada pandangan sekilas, lambang yang berbentuk segi empat melambangkan prasaja dan kekuasaan.


Logo Kabupaten Sleman

DASAR

- Pancasila
– Kekayaan Alam
– Kebudayaan
WARNA
- Kuning
– Kuning Keemasan
– Merah
– Putih
– Biru Tua
– Hijau
– Biru Muda
– Hitam		: Keluhuran
: Keemasan/Kejayaan
: Keberanian
: Kesucian
: Kesetiaan
: Kemakmuran
: Cita-cita
: Keabadian
MAKNA LUKISAN
Lukisan Simbol Kabupaten Sleman memiliki makna berikut ini:
  • Bintang sudut lima dengan warna kuning emas di atasnya, merupakan Lambang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pancasila.
  • Perisai bentuk segi lima, adalah lambang persatuan dan kesatuan sebagai dasar untuk menyempurnakan masyarakat.
  • Gunung Merapi, melambangkan kemegahan daerah kabupaten Sleman dan berdiri tegak untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial dengan berdasarkan Pancasila.
  • Candi Prambanan, melambangkan tingginya kebudayaan daerah Kabupaten Sleman, yang mengandung arti gotong-royong dalam menuju kejayaan.
  • Sinar dengan jari-jari masing-masing lima, menggambarkan kecemerlangan bagi daerah Sleman sepanjang masa.
  • Tiga gelombang menggambarkan tiga sungai, yang melambangkan kemakmuran dalam mempertinggi pangan dan sandang di daerah Kabupaten Sleman. Kali Krasak, mengalir di sebelah barat laut, Kali Kuning di bagian tengah dan Kali Opak di sebelah timur daerah Kabupaten Sleman
  • Lukisan batang padi dan kapas, di samping melambangkan pangan dan sandang, juga melukiskan tanggal dan tahun pindahnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dari ibukota darurat di Ambarrukmo ke Beran. Empat buah kapas melambangkan tanggal empat, tujuh buah bulir padi melambangkan bulan tujuh, enam daun kapas dan empat lembar daun padi melambangkan tahun 64, dengan suryo sengkolo: catur rasa trus manunggal (1964).
  • Semua yang berbentuk dan berbilangan lima melambangkan Pancasila. Kata Sleman, ditulis di atas warna kuning emas, melambangkan keagungan dan keemasan bagi daerah Kabupaten Sleman

 

Mengungkap Sejarah Sleman

Mengungkap sejarah merupakan perjalanan yang rumit dan melelahkan. Setidaknya pengalaman tersebut dapat dipetik dari upaya Dati II Sleman untuk menentukan hari jadinya. Setelah melalui penelitian, pembahasan, dan perdebatan bertahun-tahun, akhirnya hari jadi Kabupaten Dati II Sleman disepakati. Perda no.12 tahun 1998 tertanggal 9 Oktober 1998, metetapkan tanggal 15 (lima belas) Mei tahun 1916 merupakan hari jadi Sleman. Di sini perlu ditegaskan bahwa hari jadi Sleman adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan hari jadi Pemerintah Kabupaten Dati II Sleman. Penegasan ini diperlukan mengingat keberadaan Kabupaten Sleman jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai wujud lahirnya negara Indonesia modern, yang memunculkan Pemerintah Kabupaten Dati II Sleman.
Keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman memiliki arti penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. Penetapan hari jadi ini akan melengkapi identitas yang saat ini dimiliki Kabupaten Sleman.
Dalam perhitungan Almanak, hari jadi Kabupaten Sleman jatuh pada hari Senin Kliwon, tanggal 12 (dua belas) Rejeb tahun Je 1846 Wuku Wayang. Atas dasar perhitungan tesebut ditentukan surya sengkala (perhitungan tahun Masehi) Rasa Manunggal Hanggatra Negara yang memiliki arti Rasa = 6, manunggal = 1, Hanggatra = 9, Negara = 1, sehingga terbaca tahun 1916. Sementara menurut perhitungan Jawa (Candra Sengkala) hari jadi Kabupaten Sleman adalah Anggana Catur Salira Tunggal yang berarti Anggana = 6, Catur = 4, Salira = 8, Tunggal = 1, sehingga terbaca tahun 1846. Kepastian keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman didasarkan pada Rijksblad no. 11 tertanggal 15 Mei 1916. Penentuan hari jadi Kabupaten Sleman dilakukan melalui penelaahan berbagai materi dari berbagai sumber informasi dan fakta sejarah.

Adapun dasar-dasar pertimbangan yang digunakan adalah:
  1. Usia penamaan yang paling tua Mampu menumbuhkan perasaan bangga dan mempunyai    keterkaitan batin yang kuat terhadap masyarakat.
  2. Memiliki ciri khas yang mampu membawa pengaruh nilai budaya .
  3. Bersifat Indonesia sentris, yang dapat semakin menjelaskan peranan ciri keindonesiaan tanpa menyalahgunakan obyektivitas sejarah.
  4. Mempunyai nilai historis yang tinggi, mengandung nilai dan bukti sejarah yang dapat  membangun semangat dan rasa kagum atas jasa dan pengorbanan nenek moyang kita.
  5. Merupakan peninggalan budaya Jawa yang murni, tidak terpengaruh oleh budaya  kolonial.
 dikutip dari http://www.slemankab.go.id

Logo Kota Yogyakarta

Add Comment
Logo Kota Yogyakarta
Dasar Hukum
Ketetapan DPRD Nomor 2 Tahun 1952 tentang Penetapan Lambang Kota Praja Yogyakarta
Makna Lambang :
  1. Perbandingan ukuran 18 : 25 , untuk memperingati tahun permulaan perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta (tahun 1825)
  2. Warna Hitam : Simbol Keabadian
    • Warna Kuning dan Keemasan : Simbol Keluhuran
    • Warna Putih : Simbol Kesucian
    • Warna Merah : Simbol Keberanian
    • Warna Hijau : Simbol Kemakmuran
  3. Mangayu Hayuning Bawono : Cita-cita untuk menyempurnakan masyarakat
  4. Bintang Emas : Cita-cita kesejahteraan yang dapat dicapai dengan usaha dibidang kemakmuran
    •  Padi dan kapas: Jalan yang ditempuh dalam usaha kemakmuran pangan dan sandang
  5. Perisai : Lambang Pertahanan
  6. Tugu : Ciri khas Kota Yogyakarta
  7. Dua sayap : Lambang kekuatan yang harus seimbang
  8. Gunungan : Lambang kebudayaan
    • Beringin Kurung : Lambang Kerakyatan
    • Banteng : Lambang semangat keberanian
    • Keris : Lambang perjuangan
  9. Terdapat dua sengkala
    • Gunaning Keris Anggatra Kota Praja : Tahun 1953 merupakan tahun permulaan pemakaian Lambang Kota Yogyakarta
    • Warna Hasta Samadyaning Kotapraja : Tahun 1884
FLORA DAN FAUNA IDENTITAS KOTA YOGYAKARTA

Dalam rangka menumbuhkan menjadi kebanggaan dan maskot daerah telah ditetapkan pohon Kelapa Gading (Cocos Nuciferal vv.Gading) dan Burung Tekukur (Streptoplia Chinensis Tigrina) sebagai flora dan fauna identitas Kota Yogyakarta

Keberadaan pohon Kelapa Gading begitu melekat pada kehidupan masyarakat Yogyakarta, karena dikenal sebagai tanaman raja serta mempunyai nilai filosofis dan budaya yang sangat tinggi, sebagai kelengkapan pada upacara tradisional/religius, mempunyai makna simbolis dan berguna sebagai obat tradisional.

Burung tekukur dengan suara merdu dan sosok tubuh yang indah mampu memberikan suasana kedamaian bagi yang mendengar, menjadi kesayangan para pangeran dilingkungan kraton.  Dengan mendengar suara burung tekukur diharapkan orang akan terikat kepada Kota Yogyakarta.
 Sejarah Kota
SEJARAH KOTA YOGYAKARTA
Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan.

Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton.

Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatinya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.

Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmiannya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 Oktober 1756
Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu
Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945.  Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan massih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.  Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakaarta.
Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas.  Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr.Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang.  DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.
Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.  Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengankatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliiau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII.  Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas,nyata dan bertanggung jawab.  Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut denan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.
dikutip dari :http://www.jogjakota.go.id

Foto Kota Yogyakarta Jaman Dulu

Add Comment
STM 1 Jetis Tempoe dulu
yang ini foto sekolah ku dulu jaman sebelum jadi STM, nama nya dulu adalah Prcince Juliana School, sekarang jadi STM 1 Jetis, sekolahnya di Kota , tapi yang sekolah diana umumnya dari luar kota (bantul, kalasan, sleman pinggiran hehehhe)…

Kedaton Pleret.
Sekarang bangunan ini sudah tidak ada, dulunya (konon katane orang pleret) ada pabrik gula juga disini. bantul memang banyak pabrik gula, mulai dr madukismo , ganjuran, tanuditan.. tp sekarang sudah meninggalkan sektor pertanian.

Tugu Jogja,
jaman dahulu enak kalo foto2 di tugu, masih seoi, terus masih rindang, banyak becak…. nak punya mesin waktu pengen nang jogja jaman dahulu… skrg kalo foto2 harus malam, kalo siang ke senggol kendaraan…

Stasiun Tugu

venderbrug

taman sari (kanan kiri blm ramai )

pasar ngasem, jaman masih banyak pohon asem…

Malioboro, waktu masih sepi….

jaman belanda malioboro buat ngetem serdadu Londo, dan berfoto bersama..

pasar beringharjo,dahulu sudah ramai… sekarang sangat ramai..

Alun-alun utara
alun2 kidul
bank BNI jaman dahulu….

kantor Pos BEsar Jogja….

sungguh menarik kota jogja jaman dahulu, tenang, sejuk, damai,….bersih

dikutip dari

Logo Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

Add Comment
Logo Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Lambang Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Logo Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) cdr , logo vector Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), arti lambang Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), gambar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), download logo Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), gambar Logo Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), vektor logo Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) gratis
Logo Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
Visi pada tahun 2025 UNY menjadi universitas kependidikan kelas dunia berlandaskan ketaqwaan, kemandirian dan kecendekiaan.
Misi Universitas adalah mendidik manusia dan masyarakat Indonesia dengan :
Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang kependidikan yang didukung bidang nonkependidikan untuk menghasilkan manusia unggul yang mengutamakan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendikian.
Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga, yang menyejahterakan individu dan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah global.
Menyelenggarakankegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik, bersih, dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.
Penyelenggaraan Kegiatan di UNY bertujuan untuk :
Terwujudnya manusia yang betaqwa, mandiri, dan cendekia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
Terwujudnya penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah global.
Terselenggaranya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Terwujudnya tata kelola universitas yang baik, bersih, dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Logo Kabupaten Kulon Progo

Add Comment
Logo Kabupaten Kulon Progo, Lambang Kabupaten Kulon Progo, Logo  cdr Kabupaten Kulon Progo, logo vector Kabupaten Kulon Progo, arti lambang Kabupaten Kulon Progo, gambar Kabupaten Kulon Progo, download logo Kabupaten Kulon Progo, gambar Logo Kabupaten Kulon Progo, vektor logo Kabupaten Kulon Progo gratis

Logo Kabupaten Kulon Progo
Kabupaten Kulon Progo, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibukotanya adalah Wates. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di timur, Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Purworejo di barat, serta Kabupaten Magelang di utara. Nama Kulon Progo berarti sebelah barat Sungai Progo (kata kulon dalam Bahasa Jawa artinya barat). Kali Progo membatasi kabupaten ini di sebelah timur.

Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, yang dibagi lagi atas 88 desa dan kelurahan, serta 930 Pedukuhan (sebelum otonomi daerah dinamakan Dusun). Pusat pemerintahan di Kecamatan Wates, yang berada sekitar 25 km sebelah barat daya dari pusat Ibukota Propinsi DIY, di jalur utama lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya - Yogyakarta - Bandung. Wates juga dilintasi jalur kereta api lintas selatan Jawa.

Bagian barat laut wilayah kabupaten ini berupa pegunungan (Bukit Menoreh), dengan puncaknya Gunung Gajah (828 m), di perbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Sedangkan di bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga ke pantai. Pantai yang ada di Kabupaten Kulonprogo adalah Pantai Congot, Pantai Glagah (10 km arah barat daya kota Wates atau 35 km dari pusat Kota Yogyakarta) dan Pantai Trisik.
Sejarah

Daerah yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Kulon Progo hingga berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda merupakan wilayah dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarto yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman. Kedua kabupaten ini digabung administrasinya menjadi Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober 1951.
Kabupaten Kulon Progo

Sebelum Perang Diponegoro di daerah Negaragung, termasuk di dalamnya wilayah Kulon Progo, belum ada pejabat pemerintahan yang menjabat di daerah sebagai penguasa. Pada waktu itu roda pemerintahan dijalankan oleh pepatih dalem yang berkedudukan di Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah Perang Diponegoro 1825-1830 di wilayah Kulon Progo sekarang yang masuk wilayah Kasultanan terbentuk empat kabupaten yaitu:

    Kabupaten Pengasih, tahun 1831
    Kabupaten Sentolo, tahun 1831
    Kabupaten Nanggulan, tahun 1851
    Kabupaten Kalibawang, tahun 1855

Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh seorang tumenggung. Menurut buku Prodjo Kejawen pada tahun 1912, Kabupaten Pengasih, Sentolo, Nanggulan dan Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo, dengan ibukota di Pengasih. Bupati pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Poerbowinoto.

Dalam perjalanannya, sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi atas dua kawedanan dengan delapan kapanewon, sedangkan ibukotanya dipindahkan ke Sentolo. Dua kawedanan tersebut adalah Kawedanan Pengasih yang meliputi Kapanewon Lendah, Sentolo, Pengasih dan Kokap/Sermo. Kawedanan Nanggulan meliputi Kapanewon Watumurah/Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh.

Berikut adalah daftar Bupati Kulon Progo sampai dengan tahun 1951 adalah sebagai berikut:

    RT. Poerbowinoto
    KRT. Notoprajarto
    KRT. Harjodiningrat
    KRT. Djojodiningrat
    KRT. Pringgodiningrat
    KRT. Setjodiningrat
    KRT. Poerwoningrat

Kabupaten Adikarto

Di daerah selatan Kulon Progo ada suatu wilayah yang masuk Keprajan Kejawen yang bernama Karang Kemuning yang selanjutnya dikenal dengan nama Kabupaten Adikarto. Menurut buku Vorstenlanden disebutkan bahwa pada tahun 1813, Pangeran Notokusumo diangkat menjadi KGPA Ario Paku Alam I dan mendapat palungguh di sebelah barat Kali Progo sepanjang pantai selatan yang dikenal dengan nama Pasir Urut Sewu. Oleh karena tanah pelungguh itu letaknya berpencaran, maka sentono ndalem Paku Alam yang bernama Kyai Kawirejo I menasehatkan agar tanah pelungguh tersebut disatukan letaknya. Dengan satukannya pelungguh tersebut, maka menjadi satu daerah kesatuan yang setingkat kabupaten. Daerah ini kemudian diberi nama Kabupaten Karang Kemuning dengan ibukota Brosot.

Sebagai Bupati yang pertama adalah Tumenggung Sosrodigdoyo. Bupati kedua, R. Rio Wasadirdjo, mendapat perintah dari KGPAA Paku Alam V agar mengusahakan pengeringan Rawa di Karang Kemuning. Rawa-rawa yang dikeringkan itu kemudian dijadikan tanah persawahan yang Adi (Linuwih) dan Karta (Subur) atau daerah yang sangat subur. Oleh karena itu, maka Sri Paduka Paku Alam V lalu berkenan menggantikan nama Karang Kemuning menjadi Adikarta pada tahun 1877 yang beribukota di Bendungan. Kemudian pada tahun 1903 bukotanya dipindahkan ke Wates. Kabupaten Adikarta terdiri dua kawedanan (distrik) yaitu kawedanan Sogan dan kawedanan Galur. Kawedanan Sogan meliputi kapanewon (onder distrik) Wates dan Temon, sedangkan Kawedanan Galur meliputi kapanewon Brosot dan Panjatan.

Bupati di Kabupaten Adikarta sampai dengan tahun 1951 berturut-turut sebagai berikut:

    Tumenggung Sosrodigdoyo
    R. Rio Wasadirdjo
    R.T. Surotani
    R.M.T. Djayengirawan
    R.M.T. Notosubroto
    K.R.M.T. Suryaningrat
    Mr. K.R.T. Brotodiningrat
    K.R.T. Suryaningrat (Sungkono)

Kritik Catatan sejarah kabupaten Adikarto

Penulisan Sejarang Kabupaten Adikarto dalam Perda Kabupaten Kulon Progo tentang hari jadi Kabupaten Kulon Progo mengundang kritik karena dalam penyusunannya samasekali tidak menggunakan sumber referensi tertulis.
Penggabungan wilayah Kabupaten Adikerto dengan Kabupaten Kulon Progo

Pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa Kasultanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.

Pada tahun 1951, Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII memikirkan perlunya penggabungan antara wilayah Kasultanan yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten Adikarto. Atas dasar kesepakatan kedua penguasa tersebut, selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo yang selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah-tanganya sendiri. Undang-undang tersebut mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1951. Secara yuridis formal Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo adalah 15 Oktober 1951, yaitu saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Logo Universitas Negeri Yogyakarta UNY

Add Comment
Logo Universitas Negeri Yogyakarta UNY
Universitas Negeri Yogyakarta (bahasa Inggris: Yogyakarta State University) merupakan salah satu universitas negeri di Indonesia. Sebelumnya Universitas Negeri Yogyakarta bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta (IKIP Yogyakarta).
Fakultas

    Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)

    Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan : Prodi Kebijakan Pendidikan (S1)
    Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan : Prodi Bimbingan dan Konseling (S1)
    Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan : Prodi Teknologi Pendidikan (S1)
    Jurusan Pendidikan Luar Biasa : Prodi Pendidikan Luar Biasa (S1)
    Jurusan Administrasi Pendidikan : Prodi Manajemen Pendidikan (S1)
    Jurusan Pendidikan Luar Sekolah :
    Jurusan Pendidikan Prasekolah dan Dasar : Prodi Pendidikan Anak usia Dini (S1) dan Prodi Pendidikan Guru Sekolah dasar (S1)

    Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)

    Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia(S1)
    Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia(S1)
    Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris(S1)
    Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris(S1)
    Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa(S1)
    Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman(S1)
    Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis(S1)
    Jurusan Pendidikan Seni Musik(S1)
    Jurusan Pendidikan Seni Rupa(S1)

    Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA)

    Jurusan Pendidikan Matematika (S1)
    Jurusan Pendidikan Fisika (S1)
    Jurusan Pendidikan Kimia (S1)
    Jurusan Pendidikan Biologi (S1)
    Program Studi Pendidikan IPA (S1)

    Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

    Jurusan Pendidikan Geografi
    Jurusan Pendidikan Sejarah
    Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewargaan Negara
    Jurusan Pendidikan Sosiologi
    Jurusan Ilmu Administrasi Negara
    Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S1)

    Fakultas Ekonomi (FE)

    Jurusan Pendidikan Ekonomi (Meliputi Prodi Pendidikan Ekonomi)
    Jurusan Pendidikan Akutansi (Meliputi Prodi Pendidikan Akuntansi, Akuntansi dan Diploma-3 Akuntansi)
    Jurusan Manajemen (Meliputi Prodi Manajemen dan Diploma-3 Manajemen Pemasaran)
    Jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran (Meliputi Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dan Diploma-3 Sekretaris)

    Fakultas Teknik (FT)

    Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika : Prodi Pendidikan Teknik Elektronika (S1), Prodi Teknik Elektronika (D3), dan Prodi Pendidikan Teknik Informatika (S1)
    Jurusan Pendidikan Teknik Elektro : Prodi Pendidikan Teknik Elektro (S1), Prodi Teknik Elektro (D3), dan Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika (S1)
    Jurusan Pendidikan Teknik Mesin
    Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan
    Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana

    Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)

    Jurusan Pendidikan Olahraga
    Jurusan Pendidikan Kepelatihan
    Jurusan Ilmu Keolahragaan

    Program Pascasarjana (PPs)

    Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (S2 dan S3)
    Prodi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (S2 dan S3)
    Prodi Ilmu Pendidikan (S3)
    Prodi Manajemen Pendidikan (S2)
    Prodi Pendidikan Luar Sekolah (S2)
    Prodi Teknologi Pembelajaran (S2)
    Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S2)
    Prodi Pendidikan Matematika (S2)
    Prodi Linguistik Terapan (S2)
    Prodi Pendidikan Sastra Anak (S2)
    Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (S2)
    Prodi Pendidikan Dasar (S2)
    Prodi Ilmu Keolahragaan (S2)

Sejarah
Sejarah UNY tidak lepas dari perkembangan IKIP Yogyakarta dan UGM. Berdasarkan PP 37/1950, pada 23 Januari 1951, UGM. Dalam perkembangan UGM, ada beberapa fakultas yang menjadi cikal bakal lahirnya IKIP Yogyakarta, seperti Fakultas Pendidik (FIP), Fakultas Pendidikan Jasmani (FPD), dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Berdasarkan SK Mentri PDK 92, 1962 berdiri Institut Pendidikan Guru (IPG). Sementara itu, IPG dan FKIP adalah bidang pendidikan. Dari situ keluar Keputusan Presiden RI No.1, 1963 pada 3 Januari 1963 yang memutuskan penyatuan FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Pelaksanaan Keppres ini menetapkan berdirinya IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang yang resminya berdiri pada 1 Mei 1963.

Perkembangan IKIP Yogyakarta sendiri, pada 1982 menyelenggarakan 6 fakultas, yakni Ilmu Pendidikan (FIP), Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS), Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), dan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK). Dua tahun kemudian, lembaga ini menyelenggarakan sebanyak 30 jurusan dengan 36 program studi, pada 1996 berkembang menjadi 37 program studi.

Pada 1990 muncul wacana untuk pengembangan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas. Beberapa hal yang mendukung gagasan itu adalah alumnus banyak yang tidak hanya bekerja di dunia pendidikan, tetapi banyak juga yang bekerja di bidang nonkependidikan. Pada 1996 perkembangan gagasan itu dapat direalisasikan, bahkan keluar Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud, pada 20 Juni 1996 yang menetapkan IKIP Yogyakarta -juga 3 IKIP lainnya (IKIP Medan, IKIP Padang, dan IKIP Malang) diberi perluasan tugas ke arah perubahan kelembagaan menjadi universitas.

Tahap yang dikerjakan IKIP Yogyakarta, pada 1997 dibuka 12 program studi nonkependidikan jenjang S1 dan D3 pada tiga fakultas, yakni FPBS, FPMIPA, dan FPTK. Pada tahun akademik 1999/2000 dibuka dua program studi di FPIPS dan satu di FPOK. pada 14 Agustus 1999, Universitaas Negeri Yogyakarta telah sah menjadi lembaga pendidikan tinggi negeri yang berkedudukan di Yogyakarta dengan menyelenggarakan enam fakultas, yakni Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Teknik (FT), Ilmu Pendidikan (FIP), Bahasa dan Seni (FBS), Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE), dan Ilmu Keolahragaan (FIK).

Logo Universitas Gadjah Mada UGM

Add Comment
Universitas Gadjah Mada resmi didirikan pada tanggal 19 Desember 1949 dan merupakan Universitas yang bersifat nasional. Selain itu Universitas Gadjah Mada juga berperan sebagai pengemban Pancasila dan Universitas pembina di Indonesia 
Logo Universitas Gadjah Mada UGM
Pada saat didirikan, Universitas Gadjah Mada hanya memiliki enam fakultas, sekarang memiliki 18 Fakultas dan satu program Pascasarjana (S-2 dan S-3). Universitas Gadjah Mada termasuk universitas yang tertua di Indonesia, berlokasi di Kampus Bulaksumur Yogyakarta. Sebagian besar fakultas dalam lingkungan Universitas Gadjah Mada terdiri atas beberapa jurusan/bagian dan atau program studi. Kegiatan Universitas Gadjah Mada dituangkan dalam bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 
Sepucuk surat dari Prof. Dr. Ir. Mochammad Adnan (waktu menjabat Rektor UGM), tertanggal 31 Oktober 1993, meminta kepada seluruh sivitas akademika UGM agar melakukan pembetulan terhadap pembentukan lambang UGM, baik pada kop surat, kalender, buku panduan, sampul buku dan vandel. Menurut Prof. Adnan, sering kali terjadi kekeliruan pembuatan lambang UGM, terutama pembuatan kesatuan kumpulan sinar surya yang seharusnya setiap kesatuan berjumlah 19 sorot sinar (sebagai lambang angka kelahiran UGM), sering dibuat kurang dari 19. Mengapa kesalahan ini perlu diperbaiki Jawabnya, karena lambang adalah simbol dari identitas diri. Ia juga sebuah "Trade Mark". Ia dibuat berdasarkan keinginan luhur dan karena itu mengandung arti yang mendalam.Tidak berlebihan kiranya bila lambang UGM memiliki makna yang sangat mulia.
Lambang UGM
Lambang Universitas Gadjah Mada
Apa artinya? Sebelum sampai pada arti lambang UGM, perlu dikenali lebih dulu bentuk lambang UGM. Bentuk lambang UGM bisa dibagi menjadi tiga, yaitu:
  • Pusat lambang. Ia berupa surya atau matahari yang berlubang dan memancarkan sinar dalam bentuk lima kesatuan kumpulan sinar. Setiap kesatuan kumpulan sinar terdiri dari sembilan belas sorot sinar. Warna surya dan sinar, kuning emas;
  • Dua lingkaran di tengah-tengah matahari. Lingkaran bagian dalam memuat huruf-huruf menyembul berbunyi GADJAH MADA. Lingkaran bagian luar memuat tulisan UNIVERSITAS pada bagian atasnya dan tulisan UNIVERSITAS pada bagian bawahnya. Kedua bentuk lingkaran ini bersusun, sehingga mirip surya kembar. Sedangkan lima kesatuan kumpulan sinar surya berbentuk Kartika atau Bintang Segi lima;
  • Lima songkok. Pada lambang dilindungi oleh lima songkok bewarna putih, yaitu topi kebesaran panglima. Di antara songkok-songkok tersebut terdapat lima tombak bewarna kuning.
Lambang tersebut di atas, yang ditetapkan oleh Senat UGM dalam rapat Senat UGM tahun 1950, disusun oleh Sekretaris Senat UGM dan digambar oleh Katamsi. Lambang ini diujudkan antara lain pada:
  • Pakaian Jabatan Guru Besar UGM dalam bentuk topi bersegi lima, di mana setiap seginya berbentuk songkok. Tepi balik toga berbentuk lima songkok pula. Sedangkan bagian punggung, leher, dada dan lengan terbuat dari beledru berwarna hitam, dengan lambang lima songkok pada leher dan lengan
  • Duaja Universitas, yaitu di atas alas berwarna kuning emas dan putih, dan
  • Tongkat pedel, yaitu di bagian ujung dan bersisi dua.
Sedangkan arti dari lambang tersebut di atas bisa diuraikan dalam enam bagian, yaitu:
  • Surya dengan sinarnya dan kartika bersegi lima berwarna kuning emas melambangkan bahwa Universitas Gadjah Mada adalah Universitas Pancasila, Lembaga Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan bagi Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, yang memancarkan ilmu pengetahuan. kenyataan dan kebajikan.
  • Titik pusat lambang berupa matahari berlubang atau "surya binolong". Kata "surya" mengandung makna angka "satu" dan "binolong" mengandung makna angka "sembilan", sehingga bentuk "surya binolong" atau matahari berlubang mengandung makna "satu" dan "sembilan", yang bisa dibaca 19. Setiap kesatuan kumpulan sinar pun terdiri atas sembilan belas sorot sinar, yang juga mengandung makna angka 19, tanggal pendirian UGM.
  • Dua bentuk lingkaran bersusun yang melingkari lubang titik pusat lambang di dalam lima kesatuan kumpulan sinar surya berbentuk bintang segi lima, yang serupa dengan surya kembar di dalam Kartika atau Bintang. Kartika me. ngandung makna "satu" dan surya kembar mengandung makna "dua", sehingga bentuk surya kembar ini mengandung makna angka satu dan "dua", yang bisa dibaca 12. Angka 12 ini adalah nomor bulan Desember, bulan pendirian UGM.
  • Songkok dan Tombak masing-masing berjumlah lima melingkungi Surya dan Kartika, melambangkan sifat pahlawan dan perjilangan nasional UGM yang selalu siap sedia dan waspada. Keseluruhannya diliputi dan diresapi Pancasila, kesemuanya itu melambangkan sifat UGM sebagai monumen perjuangan Pancasila berdasarkan Pancasila.
  • Kesatuan kumpulan Sinar, Segi Kartika, Songkok, dan Tombak, masing-masing berjumlah 5 (lima). Semuanya melambangkan Pancasila, sehingga UGM memiliki dasar, sifat, dan tujuan, hakekat pahlawan serta perjuangan nasional demi Pancasila.
  • Warna putih melambangkan sifat Kesucian. Warna kuning emas melingkari warna putih pada hakekatnya merupakan satu "sengkalan memet", yaitu rumusan kata-kata yang menyiratkan pertalian makna warna putih dan warna kuning emas, yang berbunyi: murnining suci margin kanyatan atau kemurnian kesucian adalah j alan kenyataan. Katimat ini melambangkan angka tahun 1949, yaitu tahun pendirian UGM.
Kata "Murni" mengandung angka 9; "Suci"dilambangkan angka 4; " Marga" dilambangkan angka 9, sedangkan "kenyataan" dilambangkan angka 1. Semua ini,bila dibaca dari belakang, mempunyai nilai 1949.
Uraian di atas melukiskan betapa kompleksnya makna lambang UGM, sesuatu yang tidak mudah untuk diingat. Kendati begitu, ia perlu dimasyarakatkan, paling tidak untuk mencegah terulangnya kekeliruan yang ditemukan Prof. Adnan tersebut di atas.
Sumber: Buku Kenangan Seperempat Abad Universitas Gadjah Mada dan Statuta Universitas Gadjah Mada.

Logo Kabupaten Gunungkidul

1 Comment
Logo Kabupaten Gunungkidul
Kabupaten Gunung Kidul, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibukotanya adalah Wonosari. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di utara dan timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di barat. Kabupaten Gunung Kidul terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Wonosari. Sebagian besar wilayah kabupaten ini berupa perbukitan dan pegunungan kapur, yakni bagian dari Pegunungan Sewu. Sebagian wilayah Gunung Kidul merupakan daerah tandus, dimana pada musim kemarau sering terjadi bencana kekeringan.

Gunungkidul telah dihuni oleh spesies manusia sejak 700 ribu tahun lalu. Banyak ditemukan bukti-bukti arkeologis keberadaan manusia tersebut yang ditemukan di gua-gua & ceruk-ceruk di perbukitan karst Gunung Kidul, terutama di Kecamatan Ponjong. Kecenderungan manusia menempati Gunung Kidul saat itu disebabkan sebagian besar dataran rendah di Yogyakarta masih digenangi air. Kedatangan manusia pertama di Gunungkidul terjadi pada akhir periode Pleistosen. Saat itu, manusia Ras Australoid bermigrasi dari Pegunungan Sewu di Pacitan, Jawa Timur melewati lembah-lembah karst Wonogiri, Jawa Tengah hingga akhirnya mencapai pesisir pantai selatan Gunung Kidul melalui jalur Bengawan Solo purba.

Dari sekitar 460 gua karst di Gunung Kidul, hampir setengahnya menjadi hunian manusia purba. Dari 72 gua horizontal di ujung utara Gunung Sewu, tepatnya di Kecamatan Ponjong yang terapit Ledok Wonosari di barat dan Ledok Baturetno di timur, 14 goa di antaranya merupakan bekas hunian manusia purba, dan dua di antaranya sudah diekskavasi yaitu Song Bentar dan Song Blendrong. Di ceruk Song Bentar yang pernah menjadi hunian Homo sapiens ditemukan delapan individu yang terdiri dari: 5 dewasa, 2 anak-anak, dan 1 bayi juga ditemukan alat-alat batu seperti batu giling, beliung persegi, dan mata panah. Sementara di Song Blendrong ditemukan banyak tulang, peralatan batu, tanduk, dan serut kerang yang berserakan di lantai ceruk.

Selain itu, di Goa Seropan di Kecamatan Semanu juga ditemukan bukti keberadaan manusia purba. Di lorong lama gua itu banyak ditemukan cetakan tulang purba di dinding-dinding lorong. Sementara di lorong baru, yang berada pada kedalaman 60 m, dan baru muncul setelah terjadinya banjir di sungai bawah tanah tahun 2008, ditemukan potongan tulang kaki, gigi, dan rusuk mamalia

Logo Provinsi DI Yogyakarta

Add Comment
Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan bekas (Negara) Kesultanan Yogyakarta dan [Negara] Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km2 ini terdiri atas satu kota dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki jumlah penduduk 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km2.

Penyebutan nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta yang terlalu panjang menyebabkan sering terjadinya penyingkatan nomenkaltur menjadi DI Yogyakarta atau DIY. Daerah Istimewa ini sering diidentikkan dengan Kota Yogyakarta sehingga secara kurang tepat disebut dengan Jogja, Yogya, Yogyakarta, Jogjakarta. Walaupun memiliki luas terkecil ke dua setelah Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa ini terkenal di tingkat nasional dan internasional. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tempat tujuan wisata andalan setelah Provinsi Bali. Selain itu Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah terparah akibat bencana gempa pada tanggal 27 Mei 2006 dan erupsi Gunung Merapi pada medio Oktober-November 2010.
Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut Zelfbestuurlandschappen/Daerah Swapraja, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1755, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I pada tahun 1813. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang dinyatakan dalam kontrak politik. Kontrak politik yang terakhir Kasultanan tercantum dalam Staatsblaad 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577. Eksistensi kedua kerajaan tersebut telah mendapat pengakuan dari dunia internasional, baik pada masa penjajahan Belanda, Inggris, maupun Jepang. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, kedua kerajaan tersebut telah siap menjadi sebuah negara sendiri yang merdeka, lengkap dengan sistem pemerintahannya (susunan asli), wilayah dan penduduknya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI, bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

    Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI.
    Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah).
    Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya kedudukan DIY sebagai Daerah Otonom setingkat Provinsi sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) diatur dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjutnya kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan DIY meliputi Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui, sebagaimana dinyatakan terakhir dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), DIY mempunyai peranan yang penting. Terbukti pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949[7] pernah dijadikan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Tanggal 4 Januari inilah yang kemudian ditetapkan menjadi hari Yogyakarta Kota Republik pada tahun 2010. Pada saat ini Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh Sri Paku Alam IX, yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Keduanya memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.
Langganan: Komentar (Atom)