Presiden Suriah mengatakan, senjata-senjata kimia Damaskus berada di tempat yang aman dan sepenuhnya berada bawah kontrol militer.
Bashar al-Assad dalam wawancara dengan televisi pemerintah Cina, CCTV menandaskan, sejak beberapa dekade lalu, Suriah telah memproduksi senjata kimia, sebab Damaskus di masa itu tengah berperang dan sebagian wilayahnya diduduki. Demikian dilaporkan Alalam, Senin (23/9).

Ia menambahkan, kami memiliki senjata kimia, tetapi militer Suriah telah menyiapkan dirinya untuk perang dengan menggunakan senjata konvensional.

Assad menegaskan, senjata kimia Suriah berada di tempat aman dan berada di bawah kontrol penuh militer.

Mengenai draf resolusi anti-Suriah yang diusung oleh sejumlah negara Barat di PBB, presiden Suriah menuturkan, kami tidak khawatir dengan draf resolusi PBB terkait senjata kimia tersebut.

Ia menandaskan, sejumlah negara berusaha agar kelompok-kelompok teroris di Suriah menyerang tim inspektur PBB untuk mengkambinghitamkan pemerintah Damaskus.

Di bagian lain pernyataannya, Assad mengatakan, Rusia dan Cina berperan positif di Dewan Keamanan PBB sehingga tidak ada dalih lagi untuk intervensi militer ke Suriah.

Presiden Suriah lebih lanjut menuturkan, dengan menggelontorkan draf resolusi tersebut, Amerika Serikat, Inggris dan Perancis berusaha menunjukkan seakan-akan mereka telah menang dalam perang melawan musuh imajiner mereka. (IRIB Indonesia/RA)

Presiden Suriah Bashar al-Assad menyebut pidato Presiden Amerika Serikat Barack Obama di sidang tahunan ke-68 Majlis Umum PBB dipenuhi dengan klaim dan kebohongan.

Assad dalam wawancaranya dengan jaringan televisi Venezuela, TeleSUR mengatakan, kebijakan Washington tidak berubah dan masih ada kemungkinan AS akan menggelar operasi militer ke Suriah. Demikian dilaporkan FNA, Kamis (26/9).

Ia menyebut pidato Obama di sidang Majlis Umum PBB penuh dengan klaim dan kebohongan.
Presiden Suriah menandaskan, "Kebanyakan pernyatan para pejabat AS di berbagai lembaga dipenuhi dengan ketidakjujuran. Kebijakan Washington terhadap Suriah sejak awak krisis didasarkan pada kebohongan, dan tipuan mereka memuncak ketika menggelontorkan isu senjata kimia di Suriah. Pemerintah tersebut tidak memberikan bukti untuk menguatkan klaimnya itu. Pidato Obama di Majlis Umum PBB seperti halnya pidato-pidato sebelumnya, yang penuh dengan klaim dan didasarkan pada kebohongan."

Ia menambahkan, AS bergerak dari satu agresi ke agresi lainnya dan kebijakan negara tersebut hingga kini tidak berubah. Dengan demikian, lanjutnya, kemungkinan agresi AS ke Suriah masih ada: kadang-kadang dengan dalih penggunaan senjata kimia, dan di lain waktu dengan dalih baru lainnya sehingga kami selalu waspada terhadap kemungkinan serangan tersebut.

Di bagian lain pernyatannya, Assad menegaskan, langkah-langkah AS selama beberapa tahun ini  akan merugikan kepentingan-kepentingan mereka sendiri, dan Suriah adalah sebuah negara independen, di mana AS tidak berhak untuk menentukan siapa yang berkuasa di negara Arab ini dan siapa yang harus pergi. Hal ini berkaitan dengan tuntutan dan keingingan rakyat Suriah, bahkan negara-negara sahabat pun tidak memiliki peran dalam masalah ini.

"Saya mengatakan, AS lebih baik menyelesaikan persoalan dunia. Sebab, setiap tindakannya telah mengubah kawasan dari buruk menjadi lebih buruk. Kami ingin Amerika tidak intervensi terhadap urusan negara-negara di dunia," pungkasnya. (IRIB Indonesia/RA)

Sekjen kelompok bernama Suriah untuk Demokrasi, Muhammad Mar'i menyatakan, "Bentrokan antara Pasukan Bebas Suriah (FSA) dan Al-Qaeda atau kelompok bernama Pemerintahan Islam Irak dan Sham, adalah hal biasa dan ini terjadi karena perbedaan pemikiran dan ideologi antarkeduanya serta struktur mereka."

Dalam wawancaranya dengan Alalam, Mar'i mengatakan, "Bentrokan antara FSA dan Pemerintah Islam Irak dan Sham hanya akan terjadi jika dukungan asing terhadap keduanya  dihentikan."

Dijelaskannya, "Pemerintahan Islam Irak dan Sham adalah kelompok Takfiri yang membolehkan dan menghalalkan pembunuhan siapa pun yang bukan kelompoknya; sementara FSA sebagian besarnya adalah warga Suriah sendiri yang memiliki pandangan berbeda dari sisi pemikiran dan ideologi.(IRIB Indonesia/MZ)

Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moallem dalam pernyataannya baru-baru ini mengkonfirmasikan kesepakatan pemerintah Damaskus untuk hadir dalam perundingan Jenewa-2 dan menjelaskan keanggotaan negaranya dalam Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW).

Al-Moallem  dalam wawancara dengan Sky Newsmengatakan, pemerintah Damaskus siap pergi ke Jenewa untuk memulai perundingan dengan tujuan menciptakan perdamaian di Suriah, namun kekuasaan tidak akan diserahkan kepada pihak manapun dan pemerintah hanya siap bernegosiasi dengan partai-partai legal di Suriah. Demikian dilaporkan Alalam, Ahad (29/9).

Ia mengkritik koalisi oposisi di luar Suriah dan menandaskan, "Koalisi yang dibentuk di Doha ini tidak memiliki tempat dan posisi di antara rakyat Suriah, sebab koalisi tersebut meminta Amerika Serikat untuk menyerang Damaskus."

Menlu Suriah menegaskan, setiap solusi yang diambil dalam konferensi Jenewa-2 namun tidak diterima oleh rakyat Suriah, maka solusi tersebut tidak dapat direalisasikan.

Ia menambahkan, pengunduran diri Bashar al-Assad, Presiden Suriah dari kekuasaannya tidak dapat dibahas saat ini. Assad, lanjutnya, adalah presiden pilihan rakyat Suriah dan tak seorangpun berhak mempertanyakan legitimasinya serta ia akan melanjutkan aktivitasnya hingga pemilu presiden mendatang yang rencananya digelar pada pertengahan tahun 2014.

Mengenai kesepakatan pemerintah Suriah untuk menghancurkan senjata-senjata kimianya, Al-Moallem mengatakan, "Penggunaan senjata kimia oleh kelompok-kelompok bersenjata di Khan al-Assal beberapa bulan lalu telah mendorong Assad untuk menyetujui penghancuran senjata tersebut sebagai upaya untuk mencegah bahaya dari senjata itu terhadap rakyat Suriah."

Terkait ancaman senjata nuklir rezim Zionis Israel, Menlu Suriah menuturkan, "Senjata-senjata penangkal lainnya yang tidak dilarang di tingkat internasional dapat digunakan sebagai pengganti senjata-senjata kimia, dan senjata-senjata alternatif memiliki kekuatan pencegahan yang lebih besar."

Ketika ditanya mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghancurkan senjata kimia Suriah yang ditetapkan pada Jumat, al-Moallem mengatakan, "Tanpa resolusi tersebut, Suriah bergabung dengan kesepakatan-kesepakatan pelarangan senjata-senjata kimia dan serius untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut.

Menlu Suriah juga mengkritik PBB karena telah mengabaikan berbagai bukti penggunaan senjata kimia oleh militan yang diserahkan oleh delegasi Rusia beberapa waktu lalu.

"Dokumen-dokumen itu menegaskan penggunaan senjata kimia oleh kelompok-kelompok bersenjata," ujarnya

Menurutnya, kesepakatan untuk menyelesaikan isu senjata kimia Suriah bukan berarti konflik internal di negara ini berakhir, dan untuk mengakhiri konflik ini pihak-pihak yang mendukung militan seperti Amerika Serikat, Eropa dan sejumlah negara Arab harus menghentikan intervensi mereka terhadap urusan internal Suriah. (IRIB Indonesia/RA)