Kota Jakarta
Tampilkan postingan dengan label Kota Jakarta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kota Jakarta. Tampilkan semua postingan

Logo Pangkalan Udara TNI AL ( Lanudal ) Jakarta

Add Comment

Pangkalan Udara

  1. Lanudal Sabang (Maimun Saleh), Sabang
  2. Lanudal Juanda, Surabaya
  3. Lanudal El Tari, Kupang
  4. Lanudal Tanjungpinang (Raja haji Fisabilillah), Tanjung Pinang - Kepulauan Riau
  5. Lanudal Manado (Sam Ratulangi), Manado
  6. Lanudal Frans Kaisiepo, Biak
  7. Lanudal Matak, Kepulauan Anambas
  8. Lanudal Langgur, Kepulauan Kai
  9. Lanudal Laut Cina Selatan
  10. Lanudal Grati, Pasuruan
  11. Lanudal Jakarta (Pondok Cabe), Tangerang Selatan

Rencana Kedepan

Untuk menambah kemampuan dalam operasi tempur laut, TNI Angkatan Laut saat ini sedang melaksanakan proses pengadaan 11 unit Helikopter Anti Kapal Selam dan 5 unit Pesawat Patroli Maritim CN-235. Selain alutsista, juga sedang dibangun Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) di Biak, Papua, guna mendukung tugas operasional unsur-unsur udara di wilayah tersebut, serta penyempurnaan airstrip di Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang dikhususkan untuk sarana latih terbang.
Artikel dikutip dari Wikipedia

Logo LANTAMAL III Jakarta

Add Comment


Sejarah Pangkalan TNI Angkatan laut (Lantamal)  III tidak bisa dipisahkan dari keberadaan sejarah berdirinya TNI AL itu sendiri, Karena Pangkalan merupakan salah satu dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yaitu yang terdiri dari Pangkalan, Kapal, Marinir dan Pesawat Udara (Pesud). Sebelum mengetahui keberadaan Lantamal III kita harus tahu dulu sejarah terbentuknya atau awal keberadaan  TNI AL serta  perkembangannya organisasinya sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan lingkungan strategis.

              
          Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan sebagai Negara merdeka dan berdaulat,  esok paginya  PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menggelar sidang menetapkan UUD 1945, Presiden dan Wapres serta membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI memutuskan pembentukan Badan keamanan Rakyat (BKR). Tujuan diadakan BKR adalah untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho yang dibubarkan pemerintah Jepang dan sekaligus dimaksudkan guna menampung semangat keprajuritan putra-putra Indonesia.
               
              Kemudian secara serempak baik di pusat maupun di daerah-daerah para pemuda membentuk BKR-BKR yang awalnya bukan organisasi tentara, dengan tujuan untuk menghindari bentrokan dengan fihak rezim penjajahan Jepang. Para pemuda yang berjiwa bahari seperti SPT (sekolah Pelayaran Tinggi) dan SPI (Serikat Pelayaran Indonesia) dan Pelaut-pelaut Jawa Unko Kaisya kemudian mengkoordinir seluruh pemuda pelaut-pelaut Indonesia lainnya dan membentuk BKR Laut  pada tanggal 10 September 1945 yang nantinya berubah menjadi TKR dan selanjutnya menjadi ALRI.

            Setelah diresmikannya BKR Laut Pusat oleh Komite Nasional Indonesia (KNIP) tanggal 10 September 1945 dan kemudian disusunlah Staf Umum BKR Laut Pusat yang bersifat sederhana hanya beberapa orang yang menjadi Pimpinan yaitu Ketua Umum : M. Pardi dengan anggota  Adam, R.E. Martadinata, Ahmad Hadi, Surjadi, Oentoro Koesmardjo dan Darjaatmaja. Seiring perkembangan waktu dengan adanya Maklumat No.2/X tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan Tentara keamanan Rakyat (TKR) maka secara resmi BKR Laut  berubah menjadi TKR Laut.

            Situasi Jakarta yang cukup rawan sehingga pemerintah mengeluarkan putusan untuk memindahkan TKR laut ke luar kota sesuai dengan kehendak pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota Diplomasi dan tidak menginginkan Jakarta menjadi daerah pertempuran seperti yang dialami Kota Surabaya.  Kedudukan selanjutnya Markas Teringgi TKR Berkedudukan Di Yogjakarta setelah perubahan nama mengadakan penyempurnaan organisasi antara lain: Markas tertinggi TKR di Yogjakarta dipimpin Laksamana III M. Pardi, Divisi I TKR Laut Jawa barat berkedudukan di Cirebon dipimpin Laksamana III M. Adam dan Divisi TKR II Jawa Tengah berkedudukan di Purworejo pimpinan Laksamana M. Nasir, khusus untuk perkembangan BKR dan TKR Laut di Jawa Timur menurut instruksi-instruksi dari TKR Laut Jogjakarta, tetapi sehubungan kondisi saat itu yang tidak kondusif akhirnya mempunyai perkembangan sendiri yang membawa pada suatu dualisme.

            Untuk menyatukan semua pihak dan aliran yang terdapat dalam lingkungan TKR Laut dibentuk suatu Komisi Penyelenggaraan Susunan Baru Markas Tertinggi TKR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pimpinan Yogjakarta, Lawang dan Kementerian Pertahanan. Susunan komisi ketua R.S. Ahmad Sumadi dengan anggota Adam, M. natsir, Katamudi, Moch. Affandi yang disyahkan oleh Menteri Pertahanan Amir Sjarifudin dengan disaksikan Wapres Moh. Hatta, Jaksa agung Mr. Kasman Singodimedjo, Kepala Staf TKR Darat Urip sumoharjo. Kemudian Komisi ini menyelenggarakan sidang pertama kali tanggal 25 dan 26 Januari 1946 dan mengambil beberapa keputusan antara lain; 1) Mengangkat Atmadji sebagai Pemimpin Umum TKR laut dan ditempatkan pada kementerian Pertahanan, 2) Untuk Koordinasi sepenuhnya antara beberapa fihak  dan aliran dalam TKR laut diputuskan untuk mengangkat M. Nazir sebagai Kepala Staf Umum dengan dibantu M. Pardi dan Gunadi dengan ketentuan ketiganya tidak boleh diadakan perbedaan pangkat. Ketiga pimpinan tersebut diwajibkan untuk menyusun staf TKR laut dengan sebaik-baiknya.

              Pada tanggal ini juga nama TKR Laut dirubah menjadi TRI Laut dan pada bulan Februari 1946 TRI Laut dirubah menjadi ALRI. Perubahan nama tersebut  tidak mempengaruhi struktur organisasi yang telah ada, hanya sejak digunakan nama ALRI  para resimen/batalion TRI Laut terutama di kota-kota pelabuhan lebih mempopulerkan nama Pangkalan ALRI.

              Hasil perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949 menimbulkan konsekuensi ALRI menjadi ALRIS  sesuai dengan Kepres No. 9 tanggal 28 Desember 1949 dan Kepres RIS No. 42 Tanggal 25 Januari 1950 serta Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. 34/MP/50 ditetapkan struktur organisasi ALRIS pada 4 Februari 1950.  Kemudian tanggal 17 Agustus 1950 RIS dihabus sehingga ALRIS beubah lagi menjadi ALRI.

          ALRI yang menganut struktur organisasi “Line and Staff”, setelah tersusun Staf Angkatan laut, kemudian berikutnya membentuk Kotama dan Pendirat. Kebijakan pembentukan Kotama untuk membentuk organisasi Pangkalan Besar Angkatan laut. Sesuai Surat keputusan Menteri pertahanan RIS No. 34/MP/50 tanggal 4 Februari 1950 disebutkan adanya Komando utama yang berkedudukan langsung dibawah KSAL yaitu Komando Daerah Maritim Surabaya (KDMS), Komando Daerah Maritim Belawan (KDMB) dan Kedinasan Kota Angkatan Laut Djakarta (KKALD). Tugas dari KKALD mempersiapkan segala sesuatu guna pemindahan Markas  Besar Angkatan Laut dari Yogjakarta ke Jakarta serta menampung anak buah yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Sumatra. KKALD disempurnakan menjadi organisasi Komando Maritim Kota (Komarko) dengan Komandan Mayor Laut Adm Saleh Bratawijaya.

           Seiring perkembangan organisasi kemudian berdasarkan SK Menteri Pertahanan No. 641/MP/6/50 Tanggal 27 Oktober 1950 dibentuklah Organisasi Komandemen Daerah Maritim Djakarta (KDMD) dengan Komandan Mayor Laut Adm Saleh Bratawijaya dengan Markas di Jl. DR. Sutomo 10. KDMD mempunyai wilayah tanggung jawab meliputi daerah Pelabuhan Tanjung Priok, Selat Sunda, Daerah Kota, Tanjung Priok, Jakarta Raya dan Kebayoran baru.
Tugas KDMD adalah :
1)      Bertanggung jawab atas pertahanan di perairan tanggung jawabnya
2)      Bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan serta menegakkan kedaulatan Negara di perairan yang termasuk daerahnya.
3)      Mengatur operasi-operasi kapal yang ditempatkan dibawah perintahnya.
4)      Menyelenggarakan pemeliharaan kecil untuk kapal, dalam batas kemampuannya.
5)      Dalam melaksanakan tugas Komandan KDM tidak diperkenankan ikut campur urusan pemerintahan sipil.
KDMD berkedudukan langsung dibawah KSAL, dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komandan KDMD wajib mengadakan hubungan langsung dengan institusi militer maupun sipil yang ada di wilayahnya.
Sesuai Surat Keputusan KSAL tanggal 11-6-1953 No. G.11/4/10, Organisasi KDMD terdiri dari :
-          KDMD dipimpin seorang Koamndan
-          Pembantu Komandan : Kepala Staf
-          Sekretariat : Urusan umum, arsip dan ekpedisi dan Tata Usaha koamndemen
-          Staf Komandan terdiri dari :
Seksi  I          : Penyelidik/Security
Seksi II          : Operasi dan Kesediaan
Seksi III         : Dinas Tehnik/Material
Seksi IV        : Intedan
-          Dinas Pemeliharaan Khusus terdiri dari :
Perhubungan (PHB), Dinas Angkutan Angkatan laut (DAAL), Pemeriksa Kapal, Bengkel kapal, Bengkel Mobil, Persenjataan, Permiyakan, Perumahan, Bangunan, Penerangan, Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan.
                Organisasi KDMD berjalan sampai tahun 1960. Selanjutnya terbit Surat keputusan KSAL No. A.4/6/6 tanggal 18 Oktober 1960 KDMD berubah menjadi Komando Daerah Maritim III (Kodamar III). Bersama-sama Kodamar lainya yaitu Komando Daerah Maritim Belawan (KDMB) menjadi Kodamar I,  Komando Daerah Maritim Riau (KDMR) menjadi Kodamar II, Komando Daerah Maritim Djakarta (KDMD) menjadi Kodamar III, Komando Daerah Maritim Surabaya (KDMS) menjadi Kodamar IV,  Komando Daerah Maritim Makasar (KDMM) menjadi Kodamar V, Komando Daerah Maritim Ambon(KDMA) menjadi Kodamar VI. Kodamar yang semula 6 diperluas menjadi 10 Kodamar yaitu menjadi Kodamar I Belawan,  Kodamar II Tanjung Pinang, Kodamar III Jakarta, Kodamar IV Semarang, Kodamar V Surabaya, Kodamar VI Banjarmasin, Kodamar VII Makasar, Kodamar VIII Manado, Kodamar IX Ambon dan Kodamar X Irian Barat. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menhankam/Pangab No. Keb B/429/69 terhitung Januari 1970 nama Kodamar diubah menjadi Komando Daerah Angkatan laut (Kodaeral). Pada perkembangan selanjutnya Kodamar IV Semarang dilikuidasi serta nama Kodaeral diganti Daerah Angkatan Laut (Daerah), sesuai keputusan KSAL No. 5401.23 tanggal 30 Maret 1970 didirikan Daeral VIII Nusa Tenggara (Lombok). Sehingga Daeral tetap 10 dengan perincian yaitu; Daeral I meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat  berkedudukan di Belawan, Daeral II meliputi Riau dan Sumatera Selatan berkedudukan di Tanjung Pinang, Daeral III meliputi Jawa Barat dan DKI berkedudukan di Jakarta, Daeral IV meliputi Jawa tengah dan Jawa Timur berkedudukan di Surabaya, Daeral V meliputi Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin, Daeral VI meliputi Sulawesi Utara dan Tenggara berkedudukan di Manado, Daeral VII meliputi Sulawesi Selatan dan Tengah berkedudukan di Ujung Pandang, Daeral VII meliputi Nusa Tenggara berkedudukan di Mataram, Daeral IX meliputi Maluku berkedudukan di Ambon dan Daeral X meliputi Irian Jaya berkedudukan di Biak/Jayapura.

            Kemudian tahun 1984 sebutan Daeral diganti menjadi Pangkalan Utama TNI Angkatan laut (Lantamal) dan dari 10 Daeral menjadi 5 Lantamal yaitu lantamal I Belawan, Lantamal II Jakarta, lantamal III Surabaya, Lantamal IV Ujung Pandang dan Lantamal V Irian. Kemudian berangsur-angsur Lantamal sesuai kebutuhan organisasi bertambah menjadi  11 yaitu Bitung/Mando, Tanjung pinang, Ambon, Padang, Kupang dan Merauke. Pada tahun2006 tepatnya tanggal 13 juli 2006 terbit keputusan Kasal No. Kep/10/VII/2006 tentang perubahan penomoran Lantamal yang akhirnya merubah Lantamal II Jakarta menjadi Lantamal III.


Sumber Artikel : http://lantamal3.koarmabar.tnial.mil.id/Profil/Sejarah.aspx

Logo Hari Ulang Tahun ( HUT ) 487 DKI Jakarta 2014

Add Comment
Logo Hari Ulang Tahun ( HUT ) 487 DKI Jakarta 2014 - Jakarta Baru Jakarta Maju
Untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta pada tanggal 22 Juni yang akan datang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan logo HUT DKI Jakarta ke-487 di Balaikota, Jumat (16/5/2014).
HUT Jakarta pada tahun ini mengusung tema Jakarta Baru, Jakarta Maju dan akan dirayakan mulai dari tanggal 1 hingga 28 Juni mendatang.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengatakan, dengan adanya diresmikan dan peluncuran logo untuk HUT DKI Jakarta ke-487 dapat dijadikan ajang untuk warga ibu kota, khususnya generasi muda untuk lebih mengenal kebudayaan-kebudayaan dan sejarah DKI Jakarta.
"Harapan saya agar generasi muda selain dapat mengenal budaya Jakarta juga sekaligus mengenal lebih dekat pahlawan-pahlawannya," kata Ahok, Jumat.
Asisten Gubernur Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas), sekaligus Ketua Panitia Peringatan HUT DKI Jakarta, Bambang Sugiyono, menambahkan, peresmian logo untuk HUT Jakarta ini merupakan kali pertamanya diselenggarakan oleh Pemprov DKI. Sebelumnya, Pemprov DKI tidak pernah melakukan kegiatan peresmian logo untuk HUT DKI Jakarta.
"Tahun ini memang berbeda dengan sebelumnya. Sebab pada tahun-tahun sebelumnya kita tidak melakukan peresmian dan peluncuran logo," ujar Bambang.
Peluncuran logo, menurut Bambang, merupakan suatu wujud dan kesungguhan Pemprov DKI untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Pihaknya mengharapkan peran serta dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat serta pihak swasta sebagai penghargaan dan apresiasi yang tinggi bagi kotanya.
Logo yang berbentuk angka 487 ini didominasi dengan tiga warna yaitu kuning, biru, dan hijau. Di dalam angka tersebut ada gambar garis zig zag dan segitiga.
Garis zig zag memrepresentasikan dinamika gerak cepat pertumbuhan kota Jakarta dan segitiga merupakan gambaran hubungan manusia dengan Tuhan dan alam. Kedua gambar ini menjadi harapan masa depan Jakarta menjadikota yang lebih maju dan aman.
"Warna oranye menggambarkan kekuatan dan kehangatan warga Jakarta. Warna biru menggambarkan komunikasi, kreativitas, dan kepercayaan. Serta warna hijau melambangkan bumi, kesuburan dan kesinambungan," jelasnya.
Sementara, lanjut Bambang, tema HUT Kota Jakarta Ke-487 ini mengusung konsep kemajuan dan kebersamaan. Jakarta baru juga dimaknai semangat untuk mengubah dan menata ibu kota yang lebih manusiawi (humanis), bermasa depan yang lebih baik (futuris), memiliki kekhasan (branding), dengan tetap menjaga keragaman yang tumbuh dan berkembang di Jakarta (pluralis).
Malam puncak HUT pada tanggal 21 Juni juga akan diselenggarakan Jakarta Nite Festival, yang akan menggelar panggung hiburan di sepanjang Jalan MH Thamrin sampai dengan Bundaran HI dan tampilan baru dari Bundaran HI. Sedangkan di sekitar Monas akan diselenggarakan bazaar dan panggung hiburan yang akan menampilkan artis ibu kota. ( sumber :Beritajakarta.com)

Logo Bank Jasa Jakarta

Add Comment
Bank Jasa Jakarta adalah lembaga keuangan yang berjenis perbankan.Berpusat di Jakarta.

Bank ini berdiri April 1984. Pemegang Saham Bank Jasa Jakarta adalah  PT Widya Rahardja Dharma dan
PT Adikarta Graha.

VISI Bank Jasa Jakarta
Menjadi bank andalan dengan mengedepankan perwujudan bank yang Good Corporate Governance.
MISI Bank Jasa Jakarta
Berpartisipasi aktif dalam memperlancar kegiatan ekonomi melalui usaha perbankan yang sehat yang dikelola secara Good Corporate Governance.
 
SEJARAH SINGKAT - 27 TAHUN BANK JASA JAKARTA
(Terdiri dari 10 Kantor di gedung milik BJJ)
Didirikan pada bulan April 1984 maka tahun 2011 ini Bank Jasa Jakarta (BJJ) telah berusia 27 tahun lebih dan diusianya ini kinerja BJJ yang sehat dan solid dapat dilihat dari Data Keuangan per Juni 2011 dibawah ini yaitu : (dalam jutaan)

Logo Bank DKI

Add Comment
LOGO BANK DKI

Visi dan Misi

Visi dan Misi Bank DKI merupakan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap Manajemen dan Karyawan Bank DKI. Pada tahun 2006, seluruh karyawan Bank DKI, bersama dengan manajemen pada saat itu, telah merumuskan visi dan misi serta nilai budaya kerja sebagai upaya perubahan budaya di Bank DKI dan telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 156 Tahun 2006 tanggal 11 Desember 2006 tentang Penetapan Visi, Misi dan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan PT. Bank DKI.
VISI :
"Menjadi Bank Terbaik Yang Membanggakan"
Bank Terbaik:
  • Memiliki kinerja terbaik diantara bank sekelasnya (Menurut Kriteria Permodalan API).
  • Menjadi bank jangkar yang terbaik.
Yang Membanggakan:
  • Memiliki kinerja dan reputasi yang baik dan menjadi pilihan utama nasabah dan stakeholder lainnya.
  • Memberikan deviden dan kontribusi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
  • Karyawan memiliki jalur karir yang jelas dan kesejahteraan yang baik.
MISI :
"Bank berkinerja unggul, mitra strategis dunia usaha, masyarakat dan andalanPemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberi nilai tambah bagi stakeholder melalui pelayanan terpadu dan profesional."
Berkinerja Unggul:
  • Berkinerja baik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan otoritas lainnya
  • Mampu mengelola risiko dengan memperhitungkan kecukupan modal (capital charge)
  • Tumbuh progresif dan berkelanjutan
  • Memiliki keunggulan bersaing dalam produk dan layanan
Mitra Strategis Dunia Usaha:
  • Meningkatkan kepercayaan mitra bisnis untuk tetap bekerjasama
  • Memberikan solusi kepada nasabah dengan prinsip saling menguntungkan
  • Memberikan nilai tambah kepada nasabah dalam produk dan layanan bank
Mitra Strategis Masyarakat:
Customer centric, antara lain;
  • Berorientasi pada kebutuhan nasabah (sistem prosedur, produk, layanan)
  • Aktif membangun hubungan baik dengan nasabah
  • Bank pilihan masyarakat
  • Peka terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat
  • Memberikan/menjadi sumber informasi yang berguna dalam produk dan layanan bank
Andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:
  • Menjadi bank pilihan utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan keuangan
  • Memberikan kontribusi deviden tertinggi diantara perusahaan daerah/BUMD sesuai kesepakatan dengan pemegang saham
  • Mendukung program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara profesional
  • Berperan aktif membantu pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya
Memberi Nilai Tambah Bagi Stakeholder:
  • Menjadikan produk dan layanan yang berkualitas dengan biaya yang efisien
  • Menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan Bank DKI dengan program program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  • Meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan dan pengurus secara berkesinambungan
  • Memenuhi semua kewajiban hukum dan kesepakatan dengan baik
Pelayanan Terpadu:
  • Menyediakan produk dan layanan yang lengkap dengan dukungan Teknologi Informasi yang unggul
  • Memberikan layanan yang efektif dan efisien dengan risiko yang dapat diterima
  • Cepat dan tanggap dalam menangani pengaduan nasabah dan memberikan solusi beragam termasuk cross selling secara profesional
  • Memiliki karyawan yang terlatih dengan kemampuan untuk memberikan informasi yang berkualitas
Profesional:
  • Memiliki kompetensi (skill dan knowledge) dan integritas yang tinggi
  • Memiliki standar kompetensi dan etika yang tinggi
  • Mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi

Sekilas Bank DKI

Bank DKI pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama “PT. Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya” sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT. Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibuat oleh dan dihadapan Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 1962.
Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, kedudukan hukum Perseroan diubah dan dialihkan dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya menjadi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah, Jakarta - DKI No. 6 Tahun 1978 tanggal 21 Agustus 1978 tentang Bank Pembangunan Daerah Jakarta (BPD Jaya) yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Pem.10/87/1-858-sk. Tanggal 5 Desember 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah DKI Jakarta No. 12 Tahun 1979 Seri D No. 11 tanggal 2 Mei 1979 serta sebagaimana Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1993 tanggal 15 Januari 1993 dengan merubah modal dasar dari sebesar Rp50.000.000.000 menjadi sebesar Rp300.000.000.000 sampai dengan tanggal 5 Mei 1999 dan sejak tanggal 6 Mei 1999 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan modal dasar sebesar Rp700.000.000.000.
Perubahan tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 1999 tanggal 1 Pebruari 1999 dengan Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H., No. 4 tanggal 6 Mei 1999 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C-8270.HT.01.01.Th. 99 tanggal 7 Mei 1999. Tanggal 4 Juni 1999, diumumkan dalam Berita Negara No. 45, Tambahan No. 3283.
Ruang lingkup kegiatan Bank adalah untuk menjalankan aktivitas umum perbankan. Pada tanggal 30 Nopember 1992, Bank memperoleh ijin untuk melakukan aktivitas sebagai Bank Devisa berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 25/67/KEP/DIR. Pada bulan Maret 2004, Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 6/39/DpbS, tanggal 13 Januari 2004 tentang prinsip pembukaan kantor cabang syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank.
Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir berdasarkan Akta No. 21 Tahun 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 12 September 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar yang menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan juga mencantumkan perubahan modal dasar menjadi Rp1.500.000.000.000. Perubahan Anggaran Dasar Bank DKI telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor  AHU-79636.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008.
Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31 Mei 2012, struktur pemegang saham Bank DKI saat ini adalah 99,86% (Rp699.000.000.000) dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, sedangkan 0,14 % (Rp1.000.000.000) dimiliki oleh PD Pasar Jaya.
Profil_Perusahaan
Konsistensi pertumbuhan kinerja untuk meraih kepercayaan masyarakat melalui inovasi produk dan jasa perbankan, peningkatan kualitas pelayanan, implementasi tata kelola perusahaan yang dipadu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus Bank DKI yang berdiri sejak 11 April 1961.

Visi menjadi yang terbaik dan membanggakan dan misi sebagai bank berkinerja unggul, mitra strategis dunia usaha, masyarakat dan andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberi nilai tambah bagi stakeholder melalui pelayanan terpadu dan profesional diawali dengan membangun budaya kerja yang digali dari nilai-nilai intern yang positif guna menghasilkan sumber daya manusia yang berbasis human capital yang mempunyai perilaku KTPPDKI (komitmen, teamwork, professional, pelayanan, disiplin, kerja keras dan integritas).
Bank DKI memfokuskan kegiatan usahanya pada empat segmen utama yang memberi peluang pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan, yaitu segmen perbankan konsumer, segmen perbankan komersial dan segmen perbankan KPR dan UMKM, serta perbankan syariah
Segmen perbankan konsumer memberikan Bank DKI niche market berupa guru lebih dari 200.000 nasabah, pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah lebih dari 100.000 orang selain pengembangan produk JakCard yang berkesinambungan, antara lain sebagai alat bayar Busway, kartu bayar pada jaringan Indomaret, dan nantinya dapat dipergunakan untuk pembayaran tiket transportasi di Kereta Api Listrik yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa kota satelitnya. Ke depan, JakCard akan dapat digunakan sebagai alat pembayaran semua moda transportasi se-DKI-Jaya.
Segmen perkembangan komersial menitikberatkan pada pembiayaan segmen pekerjaan umum dan pengembangan infrastruktur, khususnya di wilayah DKI Jaya, merupakan bisnis inti Bank DKI sebagai Bank Pembangunan Daerah.
Segmen Mortgage & Housing memfokuskan pada pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat baik primary house maupun secondary mortage serta kredit program kerjasama dengan berbagai lembaga. Selain itu, juga melayani sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan merupakan wujud komitmen Bank DKI dalam mendukung program pembangunan DKI Jaya yang juga mencakup upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sektor UMKM.
Segmen perbankan syariah melayani kebutuhan masyarakat akan manfaat pelayanan perbankan yang berbasiskan syariah Islam, sekaligus juga mengisi salah satu segmen perbankan yang tumbuh secara pesat dalam beberapa tahun ini.
Dalam rangka memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, Bank DKI terus memperkuat tata kelola perusahaan, termasuk struktur pengendalian internal dan manajemen risiko, serta penerapan standar baku operasi yang lebih seragam dan transparan.
dikutip dari : http://www.bankdki.co.id
Langganan: Postingan (Atom)