 |
| Kantor Pos Jayapura |
Dana BLSM belum di bayarkan di 20 Kabupaten di Papua
ardilamadi.blogspot.com, Pembayaran dana Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang secara Nasional sudah mencapai 92.71 %, ternyata di 20 Kabupaten di Papua, sama sekali belum terbayarkan. Dilihat langsung di website resmi BLSM di kompensasi.info yang terupdate secara otomatis saat transaksi pembayaran di Entri oleh pihak Pos Indoensia, dari total 28 Kabupaten dan 1 kota di provinsi Papua dan 10 Kabupaten dan 1 kota di provinsi Papua Barat, masih terdapat 19 Kabupaten di provinsi Papua dan 1 Kabupaten di Provinsi Papua Barat yang sama sekali belum ada realisasi pembayaran alokasi dana subsidi BLSM ini.
Adapun Kabupaten di Maksud adalah Kabupaten Nduga, Sarmi, Puncak Jaya, Dogiyai, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Mappi, Puncak, Asmat, Deiyai, Boven Digoel, Lanny Jaya, Yalino, Mamberamo Raya, Intan Jaya, Tolikara, Paniai dan Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Papua dan kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi papua Barat, dengan jumlah penerima dana Kompensasi BBM ini untuk kabupaten Teluk bintuni sebesar 7.107 KPS atau senial 2.132.100.000 rupiah .Sedangkan untuk 19 Kabupaten di provinsi Papua sebesar 283.255 rumah tangga sasaran atau senial 84.976.500.000 rupiah. Adapun realisasi pembayaran BLSM untuk seluruh provinsi Papua hingga catatan ini di purbliaksikan sebesar 20.23 persen dari total seluruhnya sebesar 435.003 rumah tangga sasaran atau senilan 130.500.900.000, itu artinya baru sebesar 104.100.600.000. Dari semua Kabupaten dan kota di provinsi papua, hanya Kabupaten Yapen Waropen dan Supiori yang realisasi pembayaran BLM sudah di atas 97 persen.
Sedangkan realisasi pembayaran BLSM provinsi Papua Barat, hingga catatan ini dipublikasikan, sebesar 67,75 dari total 90.547 rumah tangga sasaran atau senial 27.164.100.000, itu artinya dana subsidi BBM ini sudah di salurkan sebesar 18.403.200.000 rupiah untuk 61.344 Rumah Tangga Sasaran dan dari 10 kabupaten dan 1 kota di provinsi Papua Barat ini, hanya Kabupaten teluk Bintuni yang belum ada realisasi pembayaran BLSM atau masih 0 persen.
Penulis mencoba menganalisa informasi yang ada antara besaran dana yang belum di salurkan dengan jumlah Kantor Pos serta SDM di dalamnya yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat ini (sumber : kantorpos.posindonesia.co.id), mungkin saja pengaruh keterbatasan jumlah SDM yang ada di Pos Indonesia Khususnya di daerah Papua bisa menjadi salah satu faktor keterlambatan penyaluran dana alokasi BBM ini. Adapun untuk provinsi Papua dan papua Barat tercataat 7 kantor pos berstatus KPRK yang membawahi total 46 Kantor Pos cabang, yang berstatus kantorpos cabang Luar Kota (PKCLK) sebesar 41 Kantor Pos dan Kantor Pos Cabang Dalam Kota (KPCDK) sebesar 5 Kantor Pos. Untuk Provinsi Papua Barat, Pos Indonesia belum membuka cabang di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat. sedangkan di Provinsi Papua, dari total 28 kabupaten dan 1 KOta, kantor Pos sudah tersedia di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yapen, kabupaten Waropen, Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Kota jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Sarmi, Jayawijaya, Merauke, Mappi, Boven Digoel, Asmat dan Mimika, dan itu artinya belum ada fasilitas fisik milik Pos Indonesia di 13 kabupaten di provinsi Ini, memang kabupaten yang itu juga merupakan kabupaten hasil pemekaran yang baru di mekarkan kuranl lebih 10 tahun lalu.dan belum banyak falisitas fisik yang tersedia, baik itu sarana transportasi dan sarana publik lainnya. Untuk data jumlah SDM yang dimiliki Pos Indonesia di Provinsi Papua dan Papua Barat sendiri, penulis tidak punya data sumber untuk menghitungnya, yang admin tau kalau di Kantor Pos cabang, baik itu dalam Kota atau luar kota, jumlah SDM yang tersedia kurang lebihnya 3 orang, itu sudah termasuk Karyawnan Kontrak atau Outsorching.
Demikain sedikit informasi tentang realisasi pembayaran dana BLSM di provinsi papua dan Papua Barat, semoga bermnafaatn dan alam Blogger
ardilamadi.blogspot.com, Pembayaran dana Bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang secara Nasional sudah mencapai 92.71 %, ternyata di 20 Kabupaten di Papua, sama sekali belum terbayarkan. Dilihat langsung di website resmi BLSM di kompensasi.info yang terupdate secara otomatis saat transaksi pembayaran di Entri oleh pihak Pos Indoensia, dari total 28 Kabupaten dan 1 kota di provinsi Papua dan 10 Kabupaten dan 1 kota di provinsi Papua Barat, masih terdapat 19 Kabupaten di provinsi Papua dan 1 Kabupaten di Provinsi Papua Barat yang sama sekali belum ada realisasi pembayaran alokasi dana subsidi BLSM ini.
Adapun Kabupaten di Maksud adalah Kabupaten Nduga, Sarmi, Puncak Jaya, Dogiyai, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Mappi, Puncak, Asmat, Deiyai, Boven Digoel, Lanny Jaya, Yalino, Mamberamo Raya, Intan Jaya, Tolikara, Paniai dan Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Papua dan kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi papua Barat, dengan jumlah penerima dana Kompensasi BBM ini untuk kabupaten Teluk bintuni sebesar 7.107 KPS atau senial 2.132.100.000 rupiah .Sedangkan untuk 19 Kabupaten di provinsi Papua sebesar 283.255 rumah tangga sasaran atau senial 84.976.500.000 rupiah. Adapun realisasi pembayaran BLSM untuk seluruh provinsi Papua hingga catatan ini di purbliaksikan sebesar 20.23 persen dari total seluruhnya sebesar 435.003 rumah tangga sasaran atau senilan 130.500.900.000, itu artinya baru sebesar 104.100.600.000. Dari semua Kabupaten dan kota di provinsi papua, hanya Kabupaten Yapen Waropen dan Supiori yang realisasi pembayaran BLM sudah di atas 97 persen.
Sedangkan realisasi pembayaran BLSM provinsi Papua Barat, hingga catatan ini dipublikasikan, sebesar 67,75 dari total 90.547 rumah tangga sasaran atau senial 27.164.100.000, itu artinya dana subsidi BBM ini sudah di salurkan sebesar 18.403.200.000 rupiah untuk 61.344 Rumah Tangga Sasaran dan dari 10 kabupaten dan 1 kota di provinsi Papua Barat ini, hanya Kabupaten teluk Bintuni yang belum ada realisasi pembayaran BLSM atau masih 0 persen.
Penulis mencoba menganalisa informasi yang ada antara besaran dana yang belum di salurkan dengan jumlah Kantor Pos serta SDM di dalamnya yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat ini (sumber : kantorpos.posindonesia.co.id), mungkin saja pengaruh keterbatasan jumlah SDM yang ada di Pos Indonesia Khususnya di daerah Papua bisa menjadi salah satu faktor keterlambatan penyaluran dana alokasi BBM ini. Adapun untuk provinsi Papua dan papua Barat tercataat 7 kantor pos berstatus KPRK yang membawahi total 46 Kantor Pos cabang, yang berstatus kantorpos cabang Luar Kota (PKCLK) sebesar 41 Kantor Pos dan Kantor Pos Cabang Dalam Kota (KPCDK) sebesar 5 Kantor Pos. Untuk Provinsi Papua Barat, Pos Indonesia belum membuka cabang di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat. sedangkan di Provinsi Papua, dari total 28 kabupaten dan 1 KOta, kantor Pos sudah tersedia di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yapen, kabupaten Waropen, Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Kota jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Sarmi, Jayawijaya, Merauke, Mappi, Boven Digoel, Asmat dan Mimika, dan itu artinya belum ada fasilitas fisik milik Pos Indonesia di 13 kabupaten di provinsi Ini, memang kabupaten yang itu juga merupakan kabupaten hasil pemekaran yang baru di mekarkan kuranl lebih 10 tahun lalu.dan belum banyak falisitas fisik yang tersedia, baik itu sarana transportasi dan sarana publik lainnya. Untuk data jumlah SDM yang dimiliki Pos Indonesia di Provinsi Papua dan Papua Barat sendiri, penulis tidak punya data sumber untuk menghitungnya, yang admin tau kalau di Kantor Pos cabang, baik itu dalam Kota atau luar kota, jumlah SDM yang tersedia kurang lebihnya 3 orang, itu sudah termasuk Karyawnan Kontrak atau Outsorching.
Demikain sedikit informasi tentang realisasi pembayaran dana BLSM di provinsi papua dan Papua Barat, semoga bermnafaatn dan alam Blogger
0 Komentar